Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menghadapi masalah pro-kontra terkait kebijakan impor sampah yang masuk ke Tanah Air. Sampah yang masuk ke dalam negeri berasal dari negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Jerman. Permasalahan ini diduga akibat tingginya permintaan, dan lalainya tanggung jawab negara maju dalam mengolah limbah sampah.
Paradoks impor sampah
Pada Selasa, 9 Juli 2019, petugas bea cukai pelabuhan peti kemas Tanjung Perak, Surabaya menemukan 8 kontainer berisi sampah berisi sampah kertas, botol plastik, hingga popok bayi bekas yang terselip dalam tumpukan sampah kertas. Sebanyak 65 kontainer berisi sampah kertas disusupi sampah sulit terurai juga ditemukan di Pelabuhan Batu Ampar, Kepulauan Riau (Kepri).
Masuknya sampah itu berbanding terbalik dengan data Lembaga Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) yang menyatakan Indonesia telah menjadi penghasil sampah plastik hingga 3.2 ton. UNEP juga menyorot buruknya pengelolaan sampah plastik di Indonesia, seperti 2.8 ton di antaranya terbuang ke laut.
Baca juga: Berapa Banyak Sampah Plastik Dihasilkan Indonesia?
Instalasi seni paus sperma yang dibuat oleh seniman Biboy Royong untuk Greenpeace di Pantai Naic, Filipina. Karya seni sebagai bagian kampanye bahaya sampah plastik di lautan (Foto: Greenpeace Filipina/Vince Cinches)
Tidak hanya Indonesia
Selain Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara juga mengalami fenomena serupa. Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina mengalami serbuan kontainer sampah dari negara-negara industri maju. Invasi komoditas sampah ke negara ASEAN diduga akibat kebijakan Tiongkok menghentikan aktivitas impor sampah mereka. Selama ini, Tiongkok mengimpor sampah dari negara-negara yang membeli produk asal 'Negeri Tirai Bambu' tersebut.
Kebijakan dihentikan impor sampah Tiongkok berlangsung sejak akhir 2017. Akibatnya, negara-negara yang memiliki banyak sampah plastik seperti Jerman, Prancis, AS, Kanada dan Australia mencari negara berkembang yang mau menampung sampah industri mereka.
Permasalahan ini dibahas dalam KTT ASEAN ke-34 di Thailand pada 21-23 Juni 2019 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, beberapa organisasi pemerhati lingkungan meminta para pemimpin ASEAN untuk menghentikan praktik impor sampah ke negaranya. Dalam pertemuan selama 3 hari tersebut, Thailand menyatakan akan menghentikan impor sampah plastik pada 2020.
Kegunaan sampah impor
Komoditas sampah yang diimpor ke Indonesia digunakan untuk keperluan industri. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 impor, sampah diizinkan untuk kegiatan industri kertas dan pulp. Selain itu, ada pula beberapa industri kecil yang menggunakan sampah untuk bahan bakar, seperti industri batu bata dan pembuatan tahu.
Dalam Permendag tersebut juga diatur sampah yang bisa diimpor adalah sampah yang tidak mengandung bahan yang berbahaya dan beracun (Limbah B3).
Kebijakan Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan menolak impor sampah plastik ke dalam negeri. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Menteri LHK bersama Komisi VII DPR pada 17, Juli 2019. Siti Nurbaya menjelaskan, niat penghentian impor tersebut dapat dihentikan melalui revisi Permendag No. 31 Tahun 2016 tersebut.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah memulangkan 49 kontainer berisi sampah plastik dan yang mengandung B3. Kontainer tersebut berasal dari AS, Eropa dan Hong Kong.
Baca juga: Ridwan Kamil Siap Olah Sampah Plastik Jadi Biodiesel
