Indonesia Jangan Mau ikut Arus Dukung AS Atau China

Indonesia sebaiknya tidak ikut arus mendukung salah satu dari kedua negara yang sedang berkontestasi sebagai pemegang hagemoni dunia.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. (Foto: Tagar/Gesuri)

Jakarta - Indonesia sebaiknya tidak ikut arus mendukung salah satu dari kedua negara yang sedang berkontestasi sebagai pemegang hagemoni dunia, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.

Ia mengatakan, dari sejumlah pemberitaan media internasional tampak bahwa AS dan Tiongkok memang telah memicu ketegangan dunia setelah kedua negara terlibat perang dagang, sementara dalam kondisi pandemi keduanya saling menyalahkan dan menarik dukungan politik banyak negara.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin belum lama ini berkunjung ke Asia Tenggara, sementara di saat hampir bersamaan dilangsungkan latihan tempur gabungan AS bersama negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Ahmad Basarah menilai sangat wajar jika AS melihat Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok kini tetap di angka 2,3 persen di akhir 2020 meski seluruh dunia terkena pandemi. 

Tiongkok diperkirakan akan menyalip AS sebagai ekonomi terbesar dunia di tahun 2050. Hal ini akan mengganggu hegemoni AS dan sekutunya.

Berbagai forum internasional seperti KTT G7, NATO, dan Uni Eropa (blok Barat) selalu berfokus pada ancaman Rusia dan Tiongkok di Asia Pasifik. Bagi AS, kedua negara itu disebut sebagai "ancaman ganda". 

Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah AS tidak pernah diundang ke semua forum itu.


Musuh kita ini tidak terlihat, tidak mengenal hukum perang, juga tidak mengenal perikemanusiaan.


"Dengan konstelasi dunia yang seperti itu, sebenarnya terbuka peran buat Indonesia untuk aktif mengusulkan semua negara, termasuk Tiongkok, dilibatkan dalam semua pertemuan tingkat dunia itu," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia sangat layak menjalankan peran perdamaian dunia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat sudah tegas mengamanatkan agar Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di sisi lain, Ahmad Basarah berharap keterlibatan Jerman sebagai sekutu AS mengirim kapal perang ke Laut China Selatan (LCS) tidak menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu.

"Bangsa Indonesia tentu berharap keterlibatan militer Jerman sebagai sekutu AS di Laut China Selatan benar-benar untuk tujuan kebebasan navigasi seperti yang disampaikan Berlin kepada sekutunya, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk menambah panas suhu politik di kawasan sengketa itu," katanya.

Menurut Basarah, dunia mestinya bersyukur perang dingin antara AS dengan Rusia sudah lewat. Daripada memunculkan konflik baru sesama penghuni planet bumi, dia menyarankan setiap negara terutama AS dan Tiongkok mencari solusi terbaru untuk menciptakan stabilitas regional dan internasional.

"Semua penghuni planet bumi kini punya musuh bersama bernama siluman COVID-19. Musuh kita ini tidak terlihat, tidak mengenal hukum perang, juga tidak mengenal perikemanusiaan. Mengapa tidak semua umat manusia bersatu melawan musuh bersama ini ketimbang perang," ujarnya. []

Baca Juga: Ahmad Basarah Melawan Buku Felix Siauw, Ingatkan Ada Sanksi ASN

Berita terkait
Fadli Zon Heran Ahmad Basarah Takut Buku Felix Siauw
Anggota Komisi I DPR Fadli Zon nampak merespons kritik Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah terhadap buku Felix Siauw.
Ahmad Basarah Melawan Buku Felix Siauw, Ingatkan Ada Sanksi ASN
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah kritik adanya instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung baca buku Felix Siauw, dan ingatkan sanksi ASN.
PDIP Dianggap Partai Komunis, Ahmad Basarah: Fitnah
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan tidak terima atas tuduhan yang dilontarkan organisasi keagamaan kepada PDIP partai komunis.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.