Yogyakarta - Pemerintah menopang kebutuhan energi listrik untuk ibu kota baru di Kalimantan Timur dengan energi terbarukan atau renewable energi. Prioritasnya energi mengambil dari arus laut atau dari arus sungai besar yang banyak di Kalimantan Timur juga sinar matahari.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, ernegi baru dan terbarukan mendapat prioritas. Leading sector ada di Badan Perencanaan Pembanggunan Nasional (Bappenas).
"Untuk kebutuhan energi lead-nya ada di Bappenas, kami hanya mensupport saja," kata Jonan usai memberi kuliah umum dan peluncuran buku Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi karya Fahmy Radhi di UGM Yogyakarta, Jumat 30 Agustus 2019.
Yang perlu dipikirkan adalah sumber energi apa yang akan digunakan di lokasi ibu kota baru tersebut.
Menurut Jonan, Kementerian ESDM dan PLN sudah memetakan kebutuhan energi listrik sejak Presiden Joko Widodo menetapkan dua kabupaten di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.
Asumsinya, pemindahan awal 180.000 aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya totalnya menjadi 200.000 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan dibangun 500.000 hunian.
Menurut dia, PLN sebenarnya sanggup memenuhi kebutuhan energi listrik itu. Alasannya, tiap tahun PLN mampu mewujudkan 1,5 juta pemasangan sambungan baru. "Yang perlu dipikirkan adalah sumber energi apa yang akan digunakan di lokasi ibu kota baru tersebut," tuturnya.
Mantan Menteri Perhubungan ini mengungkapkan, calon ibu kota di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan Kuta Kartanegara, merupakan lahan yang banyak menghasilkan batu bara dan gas alam.
Tetapi kedua sumber energi ini tidak diterapkan untuk memenuhi energi ibu kota negara baru. Penggunaan batu bara cukup di pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) yang saat ini dipasok dari mulut tambang.
Justru pemerintah akan menerapkan energi terbarukan di ibu kota baru. "Energi terbarukan bisa diambil dari arus laut, dari arus sungai besar yang banyak di Kalimantan Timur atau sinar matahari," kata Jonan.
Namun, Jonan mengakui sumber energi terbarukan yang akan diterapkan di Kalimantan Timur, sampai saat ini masih dalam kajian. Salah satunya termasuk kapasitas yang dibutuhkan.
Sementara itu, Jonan dalam kuliah umum bertema 'Implementasi Kebijakan Kedaulatan Energi Negeri' menyebutkan subsidi energi pada pemerintahan periode ini sudah tepat sasaran.
Pada periode 2011-2014 jumlah subaidi sebesar Rp 1.214 triliun. Sedangkan subsidi pada periode 2015-2018 turun menjadi Rp 477 triliun. "Subsidinya tidak banyak, artinya semakin tepat sasaran. (Anggaran) dialihkan untuk belanja yang lebih produktif," kata Jonan.
