Pematangsiantar - Kementerian Agama (Kemenag) merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019. Hasilnya nilai rata-rata nasional di angka 73,83 untuk rentang 1 sampai 100.
Survei untuk KUB itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kemenag.
Merujuk pada angka KUB nasional 73,83 terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Sementara itu Sumatera Utara masuk di urutan ke-10, di atas rata-rata nasional yakni 76,3.
Menurut Menteri Agama, Fachrul Razi di Jakarta, Rabu 11 Desember 2019, indeks ini menarik beberapa rumusan.
Salah satunya kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing.
Berikut skors Indeks KUB tahun 2019:
- Skors Indeks KUB di atas rata-rata nasional:
1. Papua Barat: 82,1
2. Nusa Tenggara Timur: 81,1
3. Bali: 80,1
4. Sulawesi Utara: 79,9
5. Maluku: 79,4
6. Papua: 79,0
7. Kalimantan Utara: 78,0
8. Kalimantan Tengah: 77,8
9. Kalimantan Barat: 76,7
10. Sumatera Utara: 76,3
11. Sulawesi Selatan: 75,7
12. Sulawesi Tengah: 75,0
13. Jawa Tengah: 74,6
14. DI Yogyakarta: 74,2
15. Sulawesi Barat: 74,1
16. Sulawesi Tenggara: 73,9
Sejauh ini saya pastikan di sini (Nomensen) tidak ada tindakan radikalisme
- Skors Indeks KUB di bawah rata-rata nasional:
17. Jawa Timur: 73,7
18. Kalimantan Timur: 73,6
19. Gorontalo: 73,2
20. Kepulauan Bangka Belitung: 73,1
21. Lampung: 73,1
22. Kepulauan Riau: 72,8
23. Maluku Utara: 72,7
24. Kalimantan Selatan: 72,5
25. Sumatera Selatan: 72,4
26. Bengkulu: 71,8
27. DKI Jakarta: 71,3
28. Jambi: 70,7
29. Nusa Tenggara Barat: 70,4
30. Riau: 69,3
31. Banten: 68,9
32. Jawa Barat: 68,5
33. Sumatera Barat: 64,4
34. Aceh: 60,2
Kampus Perekat Kerukunan
Menanggapi hasil rilis Kemenag itu, Rektor Universitas HKBP Nomensen Kota Pematangsiantar Prof Dr Sanggam Siahaan mengatakan, lewat berbagai program, perguruan tinggi dapat menjadi penjaga kerukunan masyarakat.
Selain itu, civitas akademika harus melakukan pemantauan memerangi radikalisme di dalam kampus.
Menurut Sanggam, kesejahteraan hanya dapat dibangun lewat kerja sama dan gotong-royong. Suasana damai lewat kerukunan sesama anak bangsa.
"Tri Darma Perguruan Tinggi menjadi acuan bagaimana kampus menjadi perekat NKRI," ungkap Sanggam, saat ditemui Tagar, Kamis 12 Desember 2019.
Sanggam menyampaikan, kampus harus menjadi benteng utama memerangi tindakan radikal. Menurut dia, kemajemukan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pematangsiantar yang dikenal sebagai kota toleran harus selalu dirawat dan dilestarikan.
"Karena kampus dapat menjalankan program memupuk kerukunan, saling menghargai satu sama lain. Proses pamantuan kepada mahasiswa juga merupakan hal penting untuk mencegah tindakan radikalisme. Dengan begitu Indonesia dan Siantar dapat terus rukun dan damai," sebutnya.
Selain itu, dia menilai kerja sama dan koordinasi perguruan tinggi dengan lembaga pemerintah amat penting. Dibarengi dialog, dan program pengabdian lainnya diharapkan kemajemukan etnis dan budaya Sumatera Utara terus terawat dan semakin membaik.
"Sejauh ini saya pastikan di sini (Nomensen) tidak ada tindakan radikalisme. Kami terus mendorong kerja sama dengan berbagai lembaga dan memantau kegiatan mahasiswa," tutur dia.[]
