Sorong - Indeks kemerdekaan pers Papua Barat tahun 2018 berada di urutan ke tiga bawah. Cukup rendah dibanding dengan provinsi lain di Tanah Air.
Survei dilakukan di 34 provinsi menunjukkan ada penurunan di Papua Barat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, indeks yang digelar setiap tahun ini mendapat temuan bahwa independensi ruang redaksi terancam karena ketergantungan secara ekonomi pada kelompok kuat seperti pemerintah daerah dan swasta.
"Ada beberapa permasalahan membuat indeks tersebut rendah di Papua Barat. Apakah masalah hukum, politik, dan kesejahteraan wartawan," ujar Yosep dalam sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers di Hotel Vega Sorong, Papua Barat, Selasa 14 Mei 2019.
Stepanus Malak Rektor Universitas Nani Bili Sorong hadir dalam kegiatan tersebut, berpendapat bahwa rendahnya indeks kemerdekaan pers tidak boleh menyalahkan pihak manapun dan penilaian tidak boleh merujuk dari daerah lainnya.
Karena, menurut Malak, itu merupakan kondisi yang tengah berkembang di provinsi Papua Barat yang merupakan provinsi baru. Kalau dikaitkan dengan penurunan indeks dari segi ekonomi, saat ini orang Papua hanya menduduki level di tingkat birokrat dan jarang sekali orang Papua bergerak di bidang ekonomi.
"Jangan kita (tidak bisa) salahkan siapa-siapa. Tidak bisa salahkan wartawan, pemerintah dan masyarakat. Pers merupakan hal baru berkembang di Papua. Masyarakat belum menyadari pentingnya peran pers itu sendiri,” jelas Malak.
Mantan Bupati Sorong tersebut menyarankan agar wartawan menulis bagaimana cara mengangkat derajat ekonomi orang Papua.[]
Baca juga:
