TAGAR.id, Jakarta - Bantuan belasan triliun rupiah IMF merupakan bagian dari perjanjian pinjaman bailout pada 2019. Bencana iklim mendorong Pakistan untuk melanjutkan perdagangan dengan musuh bebuyutannya, India.
Dana Moneter Internasional (IMF) telah sepakat mengalokasikan dana 1,17 miliar dolar AS (Rp 17,3 triliun) agar Pakistan bisa menangani bencana iklim yang menyebabkan korban tewas, hingga kerusakan yang meluas akibat banjir besar.
Uang itu awalnya merupakan bagian dari pinjaman bailout pemerintah tahun 2019, tetapi pembayaran terakhir ditahan sejak awal tahun ini karena pemerintahan Imran Khan sebelumnya tidak memenuhi tuntutan IMF untuk memotong subsidi energi.
"Alhamdulillah Dewan IMF telah menyetujui kebangkitan program EFF (Fasilitas Dana Perpanjangan (Extended Fund Facility) kami,” kata Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail di Twitter.
IMF juga telah setuju untuk memperpanjang program dengan tambahan 1 miliar dolar AS (Rp 14,8 triliun), tambah Ismail.
Bantuan keuangan itu datang ketika PBB meluncurkan seruan untuk mendanai bantuan darurat. Menteri Perencanaan Pakistan Ahsan Iqbal percaya rekonstruksi di wilayah yang terdampak banjir dapat menelan biaya lebih dari 10 miliar dolar AS (Rp 148,6 triliun).
Wilayah yang dilanda banjir di Pakistan. (Foto: dw.com/id)IMF menyambut baik pemotongan belanja
Pemerintahan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memicu kritik luas dalam beberapa bulan terakhir setelah memberlakukan tiga kali kenaikan harga bahan bakar, yang secara kumulatif berjumlah 50%, dan menaikkan biaya listrik untuk secara efektif mengakhiri subsidi pendahulunya.
Namun, kebijakan tersebut mendorong pengeluaran pemerintah sejalan dengan persyaratan IMF yang ada untuk pinjaman besar-besaran. Dalam sebuah pernyataan, IMF tidak menyebutkan banjir secara khusus, tetapi menyambut baik pemotongan belanja baru.
"Ekonomi Pakistan telah diterpa oleh kondisi eksternal yang merugikan, karena dampak dari perang di Ukraina, dan tantangan domestik," kata Wakil Direktur Pelaksana IMF Antoinette Sayeh.
"Penerapan kebijakan korektif dan reformasi tetap penting untuk mendapatkan kembali stabilitas makroekonomi, mengatasi ketidakseimbangan, dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," tambahnya.
Pertimbangan melanjutkan transaksi dengan India
Krisis kemanusiaan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mendorong pemerintah Pakistan untuk mempertimbangkan melanjutkan perdagangan dengan musuh bebuyutannya, India.
"Kami dapat mempertimbangkan untuk mengimpor sayuran dari India," kata Ismail kepada saluran berita lokal Geo News TV. Turki dan Iran juga bisa menjadi pilihan lain.
Banjir bandang dahsyat disebabkan oleh hujan monsun bersejarah telah menyebabkan kerusakan luas yang memengaruhi lebih dari 33 juta orang. Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan dia prihatin dengan kehancuran yang disebabkan oleh banjir. [ha/pkp (Reuters, AFP, AP, dpa)]/dw.com/id. []
