ICW: Jokowi Harus Pastikan Calon Kapolri Steril Kasus Korupsi

Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan calon Kapolri yang bisa membawa agenda pemberantasan korupsi di tubuh Polri.
Peneliti Indonesi Corruption Watch Kurnia Ramadhana. (Foto: Tagar/IG)

Jakarta - Presiden Jokowi sudah menerima lima calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang nantinya diusulkan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis yang pada bulan ini memasuki masa pensiun.

Kelima nama calon tersebut semuanya jenderal bintang tiga atau berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Kompolnas Mahfud Md yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kelimanya, yakni Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Polri Komjen Arief Sulistyanto, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Terkait pengusulan lima nama calon Kapolri tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memberi sejumlah catatan dalam diskusi bertajuk Segudang Pekerjaan Rumah Kapolri Baru: Perbaikan Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Meminimalisir Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang digelar Senin, 11 Januari 2021.

Jangan sampai praktik buruk seperti pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan terulang kembali pada pergantian Kapolri saat ini

Dalam paparannya, Kurnia mengatakan, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan calon Kapolri yang bisa membawa agenda pemberantasan korupsi di tubuh Polri.

Baca juga: 

Hal itu karena sejauh ini persepsi publik terhadap institusi Polri sendiri masih negatif merujuk pada survei LSI pada Desember 2020 lalu di mana tingkat kepercayaan publik hanya 59,7 persen.

Begitu juga dengan survei ICW dan LSI pada 2018 lalu. Dalam survei itu terungkap bahwa potensi terbesar pungutan liar ada pada institusi Polri.

"Maka dari itu Presiden perlu mempertimbangkan calon Kapolri yang bisa membawa agenda pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian," tukas Kurnia.

Menurut dia, Presiden bisa saja menggunakan instrumen atau lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ataupun transaksi mencurigakan di antara calon Kapolri saat ini.

"Jangan sampai praktik buruk seperti pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan terulang kembali pada pergantian Kapolri saat ini," ujar Kurnia.[]

Berita terkait
DPR Belum Terima Surpres Jokowi Soal Calon Kapolri
Pimpinan DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon pengganti Kapolri Jenderal Idham Azis.
Listyo Sigit Prabowo, Calon Kapolri yang Dekat dengan Ulama
Listyo Sigit Prabowo salah satu dari lima calon Kapolri ini berdasarkan perjalanan karirnya menunjukan kedekatannya akan para ulama.
Profil Gatot Eddy Pramono, Dijagokan Calon Kapolri
Gatot Eddy Pramono menjadi salah satu calon kuat Kapolri pengganti Idham Azis. Ia berpengalaman di bidang reserse.
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi