Jakarta - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan sektor pertanian sebagai garda terdepan pertahanan negara serta membangkitkan pengelolaan korporasi pertanian, khususnya tanaman pangan. "Korporasi pertanian menekankan sebuah keniscayaan hadirnya industri dalam satu hamparan luas dan atau pengelompokan sub kawasan klaster," kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2020 seperti dikutip dari Antara.
Yasin menilai, sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19 atau C-19 yang melanda semua negara, termasuk Indonesia. Salah satu faktor penyebab pertumbuhan kinerja sektor pertanian adalah musim tanam yang sukses berproduksi, meski pandemi masih mewabah.
Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan prasarana dan sarana produksi, tapi juga fasilitas permodalan dana KUR.
Baca Juga: Jokowi Siapkan Rp 104,2 T untuk Ketahanan Pangan
Penguatan sektor pertanian, menurutnya, salah satunya ditopang oleh program strategis yang mentransformasi model pengelolaan yang sendiri-sendiri atau tak berkorporasi menjadi korporasi. Saat ini pemerintah tengah membangun korporasi pertanian di proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, serta akan dikembangkan di banyak daerah.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, food estate dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu tapi juga bergerak di hilir dan dibangun melibatkan sinergi pemerintah dengan swasta dan masyarakat. "Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga internasional," tutur Syahrul.
Yasin menambahkan khusus pada tanaman pangan, mulai 2019 telah dijalankan Program Propaktani (Program Pengembangan Korporasi Tanaman Pangan) dengan membentuk Komando Strategis Penggiling (Kostraling) dan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T). Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan prasarana dan sarana produksi, tapi juga fasilitas permodalan dana KUR.
Dua wanita petani sedang membersihkan rumput yang tumbuh di antara tanaman padi mereka, di area waduk Rawa Pening, Ambarawa, Kabuoaten Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi mengatakan prinsip korporasi dilakukan melalui pendekatan pengelolaan korporasi dengan skala lahan hamparan luas. Skalanya tidak harus satu hamparan 5.000 hektare, namun bisa dikelompokkan menurut sub kawasan atau klaster 500 hektare lebih di 10 titik total jadi 5.000 hektare kawasan.
"Pola korporasi sudah diujicoba sejak tahun lalu di beberapa lokasi seperti di Tuban, Lampung, Kalsel, Sulut, Yogyakarta, Jateng. Terbukti kinerjanya bagus, oleh karena itu mulai tahun ini akan direplikasi di 130 kabupaten," kata Suwandi.
Menurutnya, program Propaktani merupakan kegiatan terintegrasi "on farm" dan hilir sampai industri turunan hingga pemasaran. Integrasi mencakup aspek infrastruktur, alat mesin pertanian (alsintan), budidaya mulai tanam hingga panen dan hilir pasca panen hingga pemasaran. Tidak hanya itu kelompok tani harus bisa naik kelas kelembagaannya yakni bisa berbentuk CV, koperasi, maupun BUMDes. "Kelembagaan yang terpenting adalah pengelolaan manajemen kepengurusan yang baik, oleh karena itu perlu sekali kegiatan seperti ini. Mengumpulkan para pelaku korporasi untuk saling berbagi, memberi informasi untuk menguatkan kelembagaan korporasinya,” katanya.
Langkah selanjutnya, ucap Suwandi, yakni perlu adanya sinergi program Propaktani dengan pembiayaan, investasi dan ekspor. Kawasan dan klaster memanfaatkan lokasi yang telah ada, ditata dan dioptimalkan, dengan sumber pendanaan dari swadaya, KUR dan pembiayaan lainnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan pemerintah menganggarkan Rp 104,2 triliun untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi melalui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. Anggaran tersebut nantinya juga akan digunakan untuk merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan, serta pengembangan lumbung pangan baru untuk meningkatkan produktivitas pangan.
Baca Juga: Gubernur Jabar Janji Lanjutkan Swasembada Pangan
"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2021 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.[]
