Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) genap berusia 73 tahun pada hari ini, Senin, 1 Juli 2019. Aparat pengayom masyarakat ini terbentuk pada 1 Juli 1946 atas dasar hukum Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri.
Dalam rangka HUT ke-73 Bhayangkara ini, kita patut mengetahui bagaimana cikal bakal aparat pengayom masyarakat ini terbentuk.
Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.
Lambang dan motto Polri berbunyi 'Rastra Sewakottama' merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti 'Pelayan Utama Bangsa'.
Dalam bahasa Sansekerta, Rastra berarti 'bangsa' atau 'rakyat', dan Sewakottama berarti 'pelayan terbaik'. Maka disimpulkan bahwa Rastra Sewakottama berarti 'pelayan terbaik bangsa atau rakyat', dan dipahami sebagai 'Polri sebagai pelayan dan abdi utama negara dan bangsa'. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.
Komisaris Jenderal (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo adalah Kapolri pertama pasca kemerdekaan Indonesia. (Foto: Wikipedia)
Zaman Belanda
Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Polri saat ini.
Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan hoofd agent, inspecteur, dan commisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi.
Masa Pendudukan Jepang
Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Setiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.
Awal Kemerdekaan
Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu maka pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun. Sedangkan polisi tetap bertugas termasuk ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Inspektur Kelas I atau Letnan Satu Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.
Sebelumnya tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Soekanto adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pertama sejak zaman kemerdekaan. Dan, sekarang ini diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Bhayangkara Sukanto (RS Polri) di Jalan Raya Bogor, Kramatjati, Jakarta Timur.
Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juni 1908. Dia meninggal di Jakarta, 24 Agustus 1993 pada umur 85 tahun adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepala Djawatan Kepolisan Negara) periode 29 September 1945-14 Desember 1959.
Soekanto dikenal visioner, disiplin, jujur, dan konsisten terhadap komitmen dalam membentuk dan membangun kepolisian nasional. Dalam hal ini, Soekanto telah membuktikan komitmen dan profesionalismenya dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepolisian yang memegang teguh politik negara selama 14 tahun menjabat kepala kepolisian Republik Indonesia.
Pengalaman tentang pergumulan, baik berupa pemikiran-pemikiran maupun tindakan-tindakannya yang terkonstruksi sebagai remembered history menjadikan kehadirannya telah membawa warna dan pengaruh yang harus diingat dan dicatat sebagai bagian dari perjalanan unik sejarah kepolisian negara khususnya dan sejarah bangsa Indonesia umumnya. Soekanto ditetapkan sebagai Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemohon pembuat surat izin mengemudi (SIM) melakukan tes berkendara di Satlantas Polres Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (1/7/2019). Pemberian layanan SIM gratis untuk urus baru dan perpanjangan ditujukan kepada pemohon yang bertanggal lahir 1 Juli bertepatan dengam HUT ke-73 Bhayangkara Polri. (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya/foc.)
Polisi Masa Kini
Dalam rangka HUT ke-73 Bhayangkara ini sejumlah kantor polisi di pelosok negeri mengadakan berbagai acara. Semisal, Polres Palu, Sulawesi Tengah, menggelar berbagai macam perlombaan bersama masyarakat di Lapangan Vatulemo, Palu, dikutip dari Antara, Minggu, 30 Juni 2019.
"Ada panjat pinang dan tarik tambang serta sejumlah kegiatannya yang diawali dengan senam bersama yang diikuti ribuan masyarakat,di lapangan Vatulemo Palu," kata Kapolres Palu, AKBP Mujianto.
AKBP Mujianto mengatakan pada HUT ke-73 Polri ini, Polres Palu selaku panitia menyiapkan delapan pohon pinang untuk lomba panjat pinang yang diisi dengan berbagai hadiah menarik di antaranya, TV, kulkas, sepeda, mesin cuci dan sebagainya.
"Ada juga uang tunai dan hadiah hiburan lainnya, kurang lebih senilai Rp 12 juta untuk setiap satu batang pohon pinang. Begitu juga pertandingan tarik tambang panitia menyiapkan hadiahnya juga berdasarkan juarannya," katanya.
Sementara itu, Polres Tapin di Kalimantan Selatan menggratiskan pemohon surat izin mengemudi (SIM) baru dan perpanjangan pemilik SIM kelahiran 1 Juli atau yang masa berlaku SIM pada tanggal yang sama.
"Program spesial SIM gratis ini dalam rangka HUT ke-73 Bhayangkara," terang Kapolres Tapin AKBP Bagus Suseno di Rantau, Minggu, 30 Juni 2019.
Dia pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan pembuatan SIM gratis tersebut, jika kebetulan termasuk dalam syarat yang ditentukan.
Meski begitu, kata AKBP Bagus, bagi pemohon tetap harus lulus dalam ujian teori dan praktik. Jika sudah berhasil dilalui, maka SIM bakal didapatkan secara cuma-cuma.
"Jadi bersyukurlah mereka yang lahir tepat pada hari lahirnya Polri. Termasuk yang kebetulan masa berlaku SIM habis pada tanggal 1 Juli 2019," tandas AKBP Bagus.
Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kepulauan Riau, juga tidak mau kalah. Kantor polisi ini memberikan layanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) gratis kepada warga yang lahir tanggal 1 Juli pada peringatan HUT ke-73 Bhayangkara pada 1 Juli 2019.
Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Kepolisian Resor Tanjungpinang AKP Monang P. Silalahi mengatakan warga yang ingin memanfaatkan layanan tersebut mesti menyiapkan dokumen seperti akta lahir, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), serta pasfoto berlatar merah berukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing empat lembar.
"Silakan masukkan seluruh berkas ke bagian pelayanan SKCK Satuan Intelkam kami," kata AKP Monang, Minggu, 30 Juni 2019.
Ia mengatakan pemberian layanan gratis itu merupakan bagian dari program pengabdian Polri kepada masyarakat.
"Dengan semangat HUT ke-73 Bhayangkara ini, kami berkomitmen memberikan inovasi dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
Dalam HUT Bhayangkara tahun ini, kegiatan sosial dilakukan Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah.
"Kami telah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memperingati HUT ke-73 Bhayangkara, sebagian di antaranya merupakan kegiatan yang bersifat sosial," kata Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudha Legawa di Banjarnegara, Minggu, 30 Juni 2019.
Dia mengatakan, pihaknya juga mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk ikut serta memeriahkan peringatan HUT Polri tahun ini.
"Kami akan menggelar pesta rakyat di Lapangan Karangkobar, masyarakat bisa ikut serta memeriahkan kegiatan tersebut," katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan menggelar kegiatan donor darah guna ikut berkontribusi menjaga ketersediaan darah di wilayah Banjarnegara.
"Kami juga akan menyelenggarakan jalan sehat untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan dan bagian dari menyukseskan kampanye hidup bersih dan sehat," katanya.
Dia menambahkan, peringatan HUT Bhayangkara yang jatuh setiap tanggal 1 Juli diharapkan menjadi momentum agar masyarakat makin merasakan kehadiran Polri.
"Kami ingin seluruh warga di Banjarnegara makin merasakan kehadiran Polri di setiap sendi kehidupan masyarakat, mungkin Polri jauh dari sempurna tapi kami selalu berusaha untuk mencapai itu," katanya.
Selain itu, dia juga berpesan pada seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan pernah berhenti untuk selalu menjadi polisi yang benar benar mengabdi untuk masyarakat Banjarnegara, lakukan penegakan hukum, lindungi masyarakat, jaga keamanan dan ketertiban di Banjarnegara agar masyarakat merasa aman dan nyaman," ujar AKBP Aris.
Personel Brimob Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). (Foto: Antara/Nova Wahyudi)
Polri Diminta Profesional
Wakapolri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto berharap Polri senantiasa mampu memelihara perannya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.
Harapan tersebut dikatakannya dalam HUT ke-73 Bhayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2019.
Komjen Ari merasa bersyukur atas berbagai pencapaian Polri pada usianya yang makin matang ini."Reserse itu ketika kami lambat menangani mungkin karena beberapa hal, misal saksi tidak datang segera, atau barang bukti sulit didapat sehingga waktu agak lama. Sudah pasti kami akan mendapat komplain dari pelapor. Namun, ketika kami cepat mengungkap (kasus), kadang ada komplain dari terlapor. Komplain-komplain tersebut bagian dari motivasi untuk terus memperbaiki diri," katanya."Sesuai dengan kodrat bahwa kepolisian ada itu untuk memelihara dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, nilai-nilai luhur itu tentu harus kami jaga berkaitan dengan hari jadinya yang ke-73 ini," kata Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 1 Juli 2019.
Komjen Ari merasa bersyukur atas berbagai pencapaian Polri pada usianya yang makin matang ini.
Tidak hanya pencapaian, Polri juga masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah agar bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Misalnya, dalam pelayanan di bidang reserse yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Reserse itu ketika kami lambat menangani mungkin karena beberapa hal, misal saksi tidak datang segera, atau barang bukti sulit didapat sehingga waktu agak lama. Sudah pasti kami akan mendapat komplain dari pelapor. Namun, ketika kami cepat mengungkap (kasus), kadang ada komplain dari terlapor. Komplain-komplain tersebut bagian dari motivasi untuk terus memperbaiki diri," katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya terbuka atas kritik dan koreksi yang membangun dari masyarakat demi membenahi pelayanan Polri terhadap masyarakat.
Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan bahwa perayaan HUT Polri akan diundur mengingat Polri baru saja disibukkan dengan rangkaian pengamanan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK)."Tentunya kami berdoa, mensyukuri apa yang sudah kami terima dalam hal pelaksanaan tugas, prestasi ataupun koreksi-koreksi dari masyarakat. Itu perlu direnungkan bersama," katanya.
Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan bahwa perayaan HUT Polri akan diundur mengingat Polri baru saja disibukkan dengan rangkaian pengamanan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Komjen Ari berharap ke depannya sinergitas Polri dan TNI makin kompak dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa.
Baca juga:
- Ipda Junaidi, Brimob Kaltim Jaga Sidang MK Kangen Anak
- Jaga KPU, Brimob Polda Jambi Tinggalkan Istri Hamil
