Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur dari 34 provinsi di Indonesia mempercepat belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Hal tersebut, kata dia sebagai salah satu cara untuk mengindari resesi ekonomi yang membayang-bayangi Indonesia para kuartal III 2020.
Menurut Jokowi jajaran kepala daerah masih punya waktu satu bulan, yaitu September untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi agar tidak terkontraksi minus, seperti kuartal II 2020, yakni minus 5,3 persen.
"Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi [ekonomi]. Karena itu, saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati/wali kota agar APBD kabupaten dan kota," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 September 2020.
Percepatan belanja APBD kata dia terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial (bansos). "Ini betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah," tuturnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun mengingatkan Gubernur 34 provinsi berhati-hati dengan angka persentase belanja APBD provinsi. Sebab, angka-angka tersebut mencerminkan realisasi belanja APBD selama Covid-19.
Berdasarkan data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020, menurutnya rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi masih di angka 44,74 persen, yaitu 44 persen provinsi dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.
"Hati-hati mengenai ini. Ini angka- angkanya saya kira bisa kita lihat, belanja untuk barang dan jasa realisasinya sudah berapa, untuk belanja modal berapa, untuk belanja bansos berapa," tutur dia.
Jokowi pun menjabarkan realisasi pengadaan barang dan jasa di sejumlah daerah, misalnya Sumatera Barat yang sudah berada di atas 50 persen, yaitu 52 persen dan DKI Jakarta untuk pengadaan barang dan jasa 78 persen serta belanja modal 92 persen.
"Saya kira yang lain-lain tolong, terutama yang berada di angka-angka masih 15 (persen), masih 10 (persen), apalagi yang bansos masih nol itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini," kata dia.
Ia meminta realisasi APBD di semua provinsi dan kabupaten/kota tersebut benar-benar mendapat perhatian serius. Apalagi, ia memonitoring setiap hari persentase belanja APBD.
"Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal, belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi," ucapnya.
Ia berharap realisasi APBD menjadi konsentrasi harian bagi para Gubernur untuk juga mengingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah untuk realisasi. Baik untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal serta belanja bansos.
"Untuk diingatkan bahwa itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa itu sangat penting bagi menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita," kata Jokowi. []
