Bantul - Forum Peduli Demokrasi (FopDek) Kabupaten Bantul, Yogyakarta berharap saat peringatan hari guru nasional (HGN) yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang ke-75 pada Rabu, 25 November 2020 tidak hilang kekhitmatannya.
FopDek khawatir peringatan momentum tersebut justru menjadi ajang kampanye dan proses konsolidasi dukungan suara Pilkada 2020. Peringatan Hari Guru serta HUT PGRI ini merupakan hari yang sakral bagi dunia pendidikan, maka tidak seharusnya diwarnai dengan indikasi yang mengarah ke kampanye. Yang nantinya dapat mengakibatkan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya guru.
Ketua Forum Peduli Demokrasi (FopDek) Bantul, Rohadi Winarta mengatakan kedua pasangan calon Bupati Bantul adalah orang-irang yang pernah memiliki jabatan strategis dalam tata kepemerintahan di Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, Fopdek akan terus mengawal langkah-langkah semua pasangan calon yang berpotensi mempengaruhi netralitas ASN di Bantul.
Baca Juga:
“Masing-masing calon berpotensi, maka kami harus mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi netralitas ASN, terutama guru,” jelas Rohadi Winarta.
FopDek Bantul berharap proses Pilkada 2020 di Bumi Projotamansari dapat terhindar dari adanya jual beli suara. Tindakan ini membuat tidak terdidiknya masyarakat dan melukai demokrasi.
Masing-masing calon berpotensi, maka kami harus mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi netralitas ASN, terutama guru.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Bantul, Mudrick Temu mengimbau kepada kedua pasangan calon Bupati Pilkada Bantul 2020 untuk tidak melakukan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi kenetralitasan Guru. “Tolong beri guru penghargaan agar profesionalisme dengan tetap berperilaku netral,” katanya.
Baca Juga:
Mudrick juga mengimbau kepada semua guru yang ada di Kabupaten Bantul untuk selalu ingat dengan tugasnya sebagai pendidik. Jangan sampai kegiatan belajar mengajar (kbm) diwarnai dengan praktik politik. “HUT PGRI sebagai evaluasi para guru untuk meningkatkan dan mempertahankan edukasi selama masa pandemi ini,” jelasnya. []