Hari Bela Negara, PKS: Tahun Ini Kriminalitas Tinggi

Anggota DPR Fraksi PKS ini menilai permasalahan di Indonesia terkait kriminalitas yang umumnya terjadi di masyarakat masih tinggi.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta. (Foto: Dok Tagar)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta memaknai Hari Bela Negara yang diperingati pada hari ini, 19 Desember, sebagai momen instrospeksi diri. Musababnya permasalahan di Indonesia terkait kriminalitas yang umumnya terjadi di masyarakat masih tinggi.

Permasalahan bangsa sangat banyak dan serius, mulai dari angka kriminalitas, model kejahatan terus berkembang, narkoba, korupsi, separatisme.

Dia memberikan contoh terkait penyalahgunaan narkoba dan peredarannya. Menurut dia, bentuk kriminalitas itu meningkat pada 2019 dibanding tahun sebelumnya.

"Sementara kejahatan narkoba menujukkan tren meningkat, tercatat 600-an kasus di 2015, 800-an kasus di tahun 2016, 2017 mencapai 900-an sampai 2018 di atas 1000 kasus, diprediksi tahun 2019 pun mengalami peningkatan," katanya Sukamta kepada Tagar, Kamis, 19 Desember 2019.

Momentum Hari Bela Negara, kata Sukamta, bisa menjadi pecut untuk bangkit dari kenyataannya tingginya kriminalitas di Tanah Air. Upaya untuk memberantas itu, harus diiringi semangat dari semua stakeholder terkait hingga lingkup masyarakat. Dia berharap semua elemen sadar akan permasalahan bersama ini.

"Di Hari Bela Negara ini, kita perlu refleksi dan introspeksi, permasalahan bangsa sangat banyak dan serius, mulai dari angka kriminalitas, model kejahatan terus berkembang, narkoba, korupsi, separatisme, ancaman komunisme, terorisme, bencana alam, apatisme sebagian generasi muda hingga persoalan ekonomi," kata dia.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kriminal berkisar 129 kasus per 100 ribu penduduk, atau 336.652 kasus kriminal yang ditangani kepolisian. Menurut Sukamta, angka itu tergolong tinggi dan pemicunya tingkat perekonomian yang masih belum stabil.

"Kondisi perekonomian yang cenderung stagnan seperti sekarang ini, growth di kisaran 5% untuk sebuah negara berkembang itu cukup mengkhawatirkan. Sejatinya, negara berkembang sangat berpeluang untuk menggenjot growth-nya di atas 5%," kata dia.

Sebab itu Sukamta setuju dengan program bela negara yang belakangan gaungnya terdengar di tingkat eksekutif. Dia menilai program itu akan memiliki dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia berkaca kepada negara yang menerapkannya memiliki skor Indeks Pengembangan Humanisme atau Human Development Index (HDI) tinggi.

"Dengan dididik untuk disiplin, jujur dan tidak mudah menyerah, insyaallah kualitas manusia Indonesia akan terus membaik. Mudah-mudahan dengan memiliki semangat bela negara yang tinggi, Insya Allah HDI kita akan meningkat," ujarnya.

Dengan program bela negara itu, Sukamta berharap ada dampak positif terkait HDI di Tanah Air. Dia mengatakan program tersebut selaras dengan didorongnya percepatan prediksi Global McKinsey Institute yang akan menjadi negara maju peringkat ke-7 dengan perekonomian terbesar melampaui Jerman dan Inggris pada tahun 2030.

"Nah, dengan program bela negara tadi yang kita harapkan akan memiliki dampak positif terhadap HDI, mudah-mudahan ini sejalan dengan prediksi McKinsey tadi. Yang penting kita harus selalu semangat dan optimis," tuturnya. []

Berita terkait
Hari Antikorupsi, PKS: Jokowi Utang Perpu KPK
Di Hari Antikorupsi Sedunia, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Jokowi memiliki utang yang belum dibayar yaitu penerbitan Perpu KPK.
RUU Perlindungan Ulama PKS untuk Melawan Komunis
Disorongnya RUU Perlindungan Ulama usulan PKS perwujudan janji Pemilu 2019. Lewat aturan itu juga diharapkan komunis dapat dilawan.
PKS Siap Pasang Badan Buat DWP, Anies Baswedan?
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdul Aziz mendukung digelarnya festival musik DWP karena memiliki dampak positif. Lalu, Anies Baswedan?
0
Sekjen PBB Ingatkan Risiko Nyata Kelaparan Akut Tahun Ini
Tahun 2023 bisa lebih buruk lagi, ini disampaikan Sekjen PBB dalam konferensi internasional tentang ketahanan pangan global di Berlin