Hardiknas, DPR Minta Kementerian Menyusun Sistem Pendidikan Jangka Panjang

Hardiknas, DPR minta kementerian menyusun sistem pendidikan jangka panjang. “Paling tidak, jangan setiap tahun ganti kurikulum, jangan setiap tahun ganti sistem seleksi ataupun yang lain,” kata Taufik Kurniawan.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan Ningsih)

Jakarta, (Tagar 2/5/2018) - Memperingati Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2018, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap pemerintah dapat menyusun pola atau sistem pendidikan yang strategis yang berjangka panjang.

Setidaknya, Kementerian Pendidikan bisa menyusun kurikulum yang digunakan untuk jangka waktu yang panjang, tidak berganti setiap tahun.

“Pertama, kita mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional,” ujarnya di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/5).

“Sistem pendidikan kita, kita harapkan menjadi pola yang strategis jangka waktunya. Paling tidak, jangan setiap tahun ganti kurikulum, jangan setiap tahun ganti sistem seleksi ataupun yang lain,” sambungnya.

Untuk menyusun pola pendidikan yang sedemikian rupa, maka ia menilai Kementerian terkait tidak bisa begitu saja menyusun secara instan. Karena harus meninjau kembali soal kajian dan kebijakannya.

“Pola pendidikan ini, menurut saya tidak bisa secara instan, kalau tidak bisa secara instan berarti pola pendidikan strategisnya, kajiannya, kebijakannya juga harus long term tidak bisa sekonyong-konyong langsung diubah,” terangnya.

Jika, pola pendidikan di Indonesia masih saja berubah-ubah kurikulumnya sesuai dengan pergantian menteri, ia khawatir pelajarlah yang mendapat imbasnya.

“Nah, itulah makanya kita harapkan jangan kemudian nasib para pelajar kita kemudian dikorbankan karena sistem. Dengan catatan, apalagi sistemnya belum siap untuk mengarah ke perubahan yang secepat itu,” jelas Wakil Ketua Umum PAN ini.

Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan kajian utuh soal pendidikan, yang tak mengedepankan aspek milenial saja, akan tetapi sistem pendidikan yang nantinya bisa dipakai hingga sepuluh tahun ke depannya.

“Pemerintah harus melakukan semacam kajian secara utuh. Jangan pendidikan ini kan tidak bisa lantas selalu mengedepankan aspek hanya semata-mata apa milenial,” tandasnya. (nhn)

Berita terkait