Jakarta - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak mungkin mengambil posisi sebagai pihak yang akan meminta-minta jabatan. Namun apabila Presiden Jokowi yang meminta, partainya akan menyerahkan kader-kader terbaik untuk ikut membantu Presiden.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani melalui keterangan tertulisnya kepada Antara di Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2019.
Benny mengatakan partainya mendukung penuh Presiden Joko Widodo menunjuk para menteri dan 12 wakil menteri yang merupakan hak prerogatif Presiden.
"Bagi Hanura, Presiden Jokowi telah memilih kader-kader bangsa terbaik untuk menjadi pembantunya dan yang harus dilakukan adalah memberi dukungan sepenuhnya, bukan membebaninya," kata Benny.
Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan.
Ia mengatakan, ada atau tidak kader Hanura di Kabinet Indonesia Maju, partai tersebut tetap mengawal dan bersama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Benny menjelaskan dukungan Partai Hanura kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019 adalah benar-benar didasarkan pada keyakinan dan pilihan politik ideologis.
Menurut Benny, keyakinan dan pilihan politik ideologis itu lebih kepada pertimbangan kepentingan negara bangsa, cita-cita Proklamasi, tujuan nasional, dan masa depan 260 juta rakyat Indonesia.
"Pemerintahan Jokowi lima tahun sebelumnya berhasil dengan pembangunan multi-sektor yang dirasakan rakyat Indonesia. Dan Ma'ruf Amin dalam pandangan kami adalah tokoh dan ulama besar Indonesia," ujar Benny.
Benny mengatakan bagi Partai Hanura, keyakinan dan pilihan ideologis itu tidak mengenal istilah atau rumus tukar guling politik dan timbal balik kursi posisi menteri.
Terlebih secara prinsip, menurut Benny, Partai Hanura menyadari pengangkatan menteri atau wakil menteri secara konstitusi sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden.
"Kami tidak akan menjual dan menggadaikan keyakinan dan pilihan politik ideologis kami hanya untuk mengejar jabatan menteri atau wakil menteri," kata Benny.
Benny mengingatkan, pemilihan presiden 2019 telah 'membelah' masyarakat. Saat ini adalah momentum konsolidasi demokrasi semua kekuatan rakyat menuju persatuan nasional Indonesia. []
