Jakarta - Belakangan ini isu reshuffle kabinet sangat kuat, bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam daftar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin.
Pengamat Politik dan Ekonomi Luar Negeri dari Rumah Politik Gerry Hukubun mengatakan PAN saat ini sudah resmi menjadi partai pendukung pemerintah dan tentu semakin membuat kuat koalisi dalam pemerintahan Jokowi.
"Isu Jokowi akan reshuffle kabinet sangat kuat. Kemungkinan besar akan dilakukan dalam waktu dekat di akhir tahun ini," ujar pengamat Politik Gerry Hukubun dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV, Rabu, 8 September 2021.
Apabila presiden membuka peluang untuk PAN dalam jatah kabinet yang notabene dulunya partai oposisi dan sudah menjadi partai pendukung maka akan lebih bijak dan elok apabila Hanura pun diberi peluang dan porsi yang sama di kabinet.
Gerry Hukubun saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Azzahrah)Menurut kalangan pengamat bila memang ada perombakan kabinet karena masuknya PAN ke dalam koalisi adalah hal yang wajar. Gerry Hukubun menilai PAN akan mendapat jatah di pemerintahan.
"Hampir dipastikan, PAN pun akan mendapatkan jatah menteri dalam reshuffle kali ini," ujar Gerry.
- Baca Juga: Ketum PAN Tak Yakin Amanden UUD 1945 Dapat Terwujud
- Baca Juga: Pengamat: PAN Gabung Koalisi, Jokowi Harus Perhatikan Hanura
Kendati demikian, Presiden Jokowi diminta bijak menyikapi keterwakilan partai pengusung yang selama ini belum mendapatkan tempat di kabinet.
“Contohnya Hanura. Hanura adalah partai pengusung yang dari awal pemerintahan Jokowi periode per- tama dan kedua, selalu memberikan dukungan dan menjadi partai pengusung. Sehingga apabila presiden membuka peluang untuk PAN dalam jatah kabinet, yang notabene dulunya partai oposisi dan sudah menjadi partai pendukung, maka akan lebih bijak dan elok apabila Hanura pun diberi peluang dan porsi yang sama di kabinet," ujar Gerry.
Menurutnya sampai saat ini Hanura adalah partai pengusung pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, belum mendapatkan tempat yang layak dalam kabinet ini.
- Baca Juga: PAN Targetkan 64 Kursi di DPR pada Pemilu 2024
- Baca Juga: Akankah Jokowi Melalukan Reshuffle Pada 15 September?
Sikap berbeda diambil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko yang mengaku tak mau mengurusi soal perombakan kabinet atau reshuffle. Dia menegaskan, urusan reshuffle ada- lah sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
"Reshuffle itu yang jelas kan hak (Zulhas) memastikan tidak ada prerogatif Presiden ya, kedua Presiden pasti juga punya hitungan hitungan yang matang soal reshuffle besar- besaran atau reshuffle minor gitu ya," ujar Gerry.
(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)
