Jakarta, (Tagar 9/11/2018) - Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengenai draf aliansi dari para ulama.

Sebelumnya, Kamis (8/11) Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada draf aliansi dari para ulama yang sampai saat ini tidak direspons oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga sebagai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, perlu adanya suatu format koalisi yang harus dibangun, karena dalam Pemilu 2019 ada dua hajatan yang dilakukan serentak yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).

Hal itu dilakukan, katanya, agar semua partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan keuntungan di Pileg.

"Saya menyarankan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi agar mengundang ketua-ketua partai dan mendiskusikan format koalisi seperti apa yang akan disepakati bersama antarpartai," ujar Yusril mengutip kantor berita Antara.

Menurut Yusril, kalau partai-partai hanya diajak koalisi mendukung paslon Prabowo-Sandi tanpa format yang jelas, sementara pada saat yang sama rakyat memilih Presiden dan Wapres serta memilih caleg pada semua tingkatan, maka pembagian peta dapil menjadi sangat penting, sebagaimana dapat dicontoh sebagai perbandingan dari Pemilu di Malaysia.

Kata Habiburokhman

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang juga menyebut dirinya Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyatakan keberatan dengan pernyataan Yusril tersebut. 

Melalui keterangan tertulis diterima Tagar News, Kamis (8/11) habiburokhman mengatakan:

"Sikap Bang Yusril Ihza Mahendra yang seolah menyalahkan Paslon Prabowo-Sandi terkait sikap Partai Bulan Bintang (PBB) yang belum resmi memberikan dukungan menurut saya tidak tepat.

Saya baca di media jika Bang Yusril mempertanyakan strategi yang disiapkan agar partai-partai pendukung pasangan tersebut juga berjaya di Pileg 2019. Lebih jauh Bang Yusril memberi contoh format koalisi partai di Malaysia sebagai format koalisi yang mungkin dianggap ideal.

Aneh kalau membandingkan format koalisi Pilpres Indonesia dengan format koalisi Pemilu Malaysia karena ada perbedaan sistem yang ekstrem. Di Indonesia, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif secara administratif dilaksanakan secara terpisah walau pada tanggal yang sama, sementara di Malaysia, Pilihan Umum Raya secara prinsip hanya memilih parlemen, sedangkan Perdana Menteri dipilih dari partai pemenang Pemilu Parlemen. Jadi tidak mungkin format koalisi di Pemilu Malaysia diterapkan di Indonesia.

Yang lebih parah, sistem Pemilu Legislatif dalam UU Pemilu kita sangat liberal, yakni siapa caleg yang memperoileh suara terbanyak dalam satu partai, dialah yang akan terpilih lebih dahulu. Jadi persaingan di Pemilu Legislatif kita bukan hanya terjadi antarpartai, persaingan bahkan sering lebih sengit terjadi di internal partai antarcaleg dalam satu daerah pemilihan.

Dengan kondisi seperti ini bagaimana mungkin Pak Prabowo dan Pak Sandi dimintai tanggungjawab untuk menjamin berjayanya seluruh partai-partai pendukungnya di Pileg sementara di sisi lain kerja pemenangan Pilpres saja sudah sangat berat.

Saya justru melihat bahwa berjayanya partai-partai pendukung Prabowo-Sandi di Pileg 2019 akan sangat tergantung bagaimana masing-masing calon legislatif (Caleg) pada partai tersebut mencitrakan pada masyarakat jika mereka adalah caleg pendukung Prabowo-Sandi. 

Pengalaman saya di daerah pemilihan, semakin saya menunjukkan sebagai pendukung Prabowo-Sandi, semakin mudah masyarakat menerima saya sebagai Caleg.

Harapan saya daripada Bang Yusril berusaha membawa gerbong PBB untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, akan sangat baik jika Bang Yusril mendorong PBB untuk segera secara resmi mendukung Prabowo-Sandi. Saya yakin dengan demikian elektabilitas PBB akan meroket dan insya Allah lolos Parliament Treshold 4 persen."

Kata Ahmad Muzani

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tidak pernah mendengar adanya draf koalisi seperti yang dikatakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

"Saya tidak pernah baca dan tidak pernah mendengar adanya draf yang disampaikan Yusril. Pembicaraan koalisi antara kami dengan PKS dan Demokrat lancar saja sampai dengan pencalonan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Yusril bahwa ada draf aliansi dari para ulama yang sampai saat ini tidak direspons oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang juga sebagai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan sebenarnya persoalan koalisi sudah selesai karena Yusril sudah memutuskan menjadi pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pihaknya menghargai keputusan tersebut. []