TAGAR.id, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan Kabupaten Bantul dapat menjadi piloting penurunan kemiskinan dengan data berbasis SDGs Desa. Pengentasan kemiskinan di Bantul akan jadi succes story implementasi SDGs Desa utamanya goals ke satu, yakni desa tanpa kemiskinan.
“Paling tidak kalau nanti Maret dan kemudian bisa menangani kemiskinan dengan lebih signifikan dengan data SDGs Desa. Saya akan meminta waktu ke Pak Wakil Presiden, agar Pak Bupati bisa menyampaikan paparan Sebagai bentuk piloting. Ini Pak Wapres, Bantul yang sukses dalam kurun waktu sekian menuntaskan kemiskinan dari sekian ke sekian dan by name by address,” tegas Menteri yang akrab Gus Halim ini saat menerima audiensi Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih beserta jajaran di ruang kerjanya, pada Senin, 9 Januari 2023.
Gus Halim menargetkan Kabupaten Bantul sebagai pilot pengentasan kemiskinan setelah sebelumnya Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang mengawali aksi penurunan stunting.
Kalau 3000 Pak Bupati, tapi data setengah tahun lalu, nah itu sudah berubah drastis. Mesti sudah ada yang pindah, ada yang melahirkan dan lain-lain.
“Biar mengawali penurunan kemiskinan. Kemarin Sumedang penurunan Stunting. Nah saya ingin penurunan kemiskinan itu Bantul,” ungkap Gus Halim.
Menurut Gus Halim, dengan terimplementasinya SDGs Desa di Bantul, nantinya akan dijadikan sebagai succes story baik di forum internasional maupun di nasional.
“Jadi Pak Bupati, saya bulan Maret rencana ada acara di Thailand. Nah, saya ingin Bantul ini yang selalu saya bawa ke mana-mana terkait dengan implementasi SDGS Desa. Sehingga nanti misalnya ada cerita succes story dalam konteks itu, nah saya ingin Bantul yang di depan. Baik di Thailand maupun di New York bulan Juli,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Oleh karena itu, Ia meminta kebijakan pengentasan kemiskinan di Bantul harus benar-benar berdasarkan data yang terperinci dan detail by name by address dari setiap desa.
Selain itu lanjut Gus Halim, Bantul harus terus melakukan konsolidasi, upgrade dan monitoring data ke setiap kelurahan. Sehingga, implementasi SDGs Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi real di kelurahan.
“Nanti diuji coba juga, misalnya tanya ke lurah, pendudukmu berapa Pak Lurah? Terus kalau dijawab 3000 Pak Bupati, data kemarin. Nah itu kan top, data kemarin. Karena dinamika penduduk di desa kan sangat tinggi,” ungkap Gus Halim
Tidak hanya itu, Gus Halim juga meminta Pemerintah Kabupaten Bantul untuk rutin melakukan uji coba terkait dengan updating data di kelurahan.
“Kalau 3000 Pak Bupati, tapi data setengah tahun lalu, nah itu sudah berubah drastis. Mesti sudah ada yang pindah, ada yang melahirkan dan lain-lain. Nah itu maksud saya, jadi betul-betul menjadi sumber informasi tentang data, mau data yang benar tanya ke desa, jangan ke Kemendes, jangan tanya ke Kemensos, itu data lima tahun yang lalu. Itu data-data yang sudah usang,” sambung Gus Halim.
Menanggapi Gus Halim, Bupati Bantul juga mengakui data SDGs Desa merupakan data yang ampuh untuk dijadikan sebagai perencanaan pembangunan.
Menurut Bupati Bantul, dengan data yang mikro, lebih memudahkan pemerintah kabupaten untuk menentukan sasaran program kegiatan yang tepat dan relevan.
Terbukti saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bantul mengalami penurunan tertinggi selama sejarah penurunan kemiskinan. Jika sebelumnya hanya 0,6 persen per tahun turunnya, di akhir 2022 dari data BPS mengalami penurunan sampai 1,77 persen. []
