Jakarta - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Hero Saharjo mengemukakan tata ruang Ibu Kota Negara (IKN) baru harus mampu menguatkan fungsi hutan demi menjaga kondisi lingkungan hidup dan mengembalikan ekosistem kawasan tersebut.
"Yang menarik, seperti HPT (Hutan Produksi terbatas), tapi sawit semua isinya di Meranti. Saya ingatkan saja proses yang harus dilalui bukan tidak mungkin isi kawasan (fungsi hutan) berubah. Ketegasan penting sekali," kata Bambang Hero Saharjo di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020, seperti diberitakan Antara.
Dengan Alasan itu, dia menegaskan tata ruang tidak boleh melegalkan hal seperti itu, tapi justru memperkuat fungsi hutan di Ibu Kota Negara baru.
Kalau dilepas banyak tambang yang menanti.
Terkait dengan pemberian izin, menurut dia, kepala daerah harus tahu betul posisi lokasi yang diberikan izin. Kalau itu kawasan hutan, jangan sekali-kali dialihkan, apalagi lokasinya dekat dengan IKN, jangan sampai memalsukan atau manipulasi fakta.
Misalkan, lahan gambut jika kedalamannya lebih dari tiga meter berarti berstatus konservasi yang tidak boleh lagi ada izin di sana. Tidak ada pembiaran terhadap upaya pelaksanaan yang ilegal di lapangan.
Dia berharap hal tersebut tidak menimbulkan konflik ke depannya. "Syukur sudah dikawal sejak awal. Kalau tidak, bisa jadi masalah baru karena banyak yang mau ambil kesempatan. Perlu ketegasan demi Merah Putih," ujar dia.
Begitu juga dengan pandangan Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi yang menyebutkan status kawasan hutan menjadi perhatian Walhi, karena berkaitan dengan lingkungan hidup, regulasi dan kondisi di IKN baru.
Jika kawasan hutan tidak digunakan untuk dibangun, lebih baik tetap berstatus kawasan hutan, jangan dilepaskan. "Kalau dilepas banyak tambang yang menanti," ucap Zenzi Suhadi.
Jadi, sikap pemerintah harus jelas, karena status hutan akan melindungi IKN baru.
Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menuturkan lahan yang akan digunakan sebagian besar Hak Guna Usaha (HGU), maka akan ditata ulang tata ruangnya.
Menurut dia, tidak hanya di kawasan IKN, tetapi juga kabupaten/kota di sekitarnya hingga ke provinsi, bahkan nasional.
Senada hal itu, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti memandang jika berbicara hutan tentu tidak sekadar bicara statusnya, tetapi juga fungsinya.
Maka Sejak awal pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan ruang hijau.
Menurut Laksmi Wijayanti, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto kondisinya sudah rusak, tapi masih ada potensi seed bank di bawahnya, yang artinya masih ada kemampuan pulih.
"Kita tidak ingin jika terbuka maka fungsi dihilangkan saja. Kami tidak mau itu," ucap dia. []
Baca juga:
