Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan masih terdapat kendala dalam penentuan lokasi atau klaster pemerintahan Ibu Kota baru Negara di Kalimantan Timur, utamanya untuk menghindari bencana banjir.
Suharso: Dari study Mckenzie, memang ada wilayah ke arah timur tenggara dicurigai pernah terjadi banjir bandang.
Menurutnya ada beberapa faktor yang masih perlu kajian mendalam, mengingat Kalimantan Timur pernah diterpa banjir. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan kontur geografis perbukitan yang nantinya akan dibangun moda transportasi listrik.
"Itu akan tergantung pada masterplan nanti. Pertama yang harus kita lihat lokasinya sendiri secara detail. Mulai hidrologi-nya, lalu airnya lari ke mana," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.
Baca juga: Karya Sayembara Desain Ibu Kota Diklaim Milik Negara
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa seusai Lokakarya Penerapan Omnibus Law dalam pelaksanaan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan)
Dia menjelaskan, dari hasil sayembara desain Ibu Kota baru Negara, ada beberapa fakta yang ditemukan terkait posisi hingga kendala yang ditemukan di lapangan.
"Ada peserta yang mendorong ke arah barat laut dan ternyata dia memiliki info hidrologi-nya. Kemudian juga soal kabut. Enggak lucu kalau presiden harus pergi, tapi pesawat tidak bisa terbang karena kabut. Jadi kami masih cari info lebih rinci," ucap Suharso.
Suharso mengaku risau terhadap persoalan faktor kebencanaan yang kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu di ibu kota baru.
"Dari study Mckenzie, memang ada wilayah ke arah timur tenggara dicurigai pernah terjadi banjir bandang," tuturnya.
Baca juga: Nagara Rimba Nusa, Pemenang Desain Ibu Kota Baru
Pengamat Transportasi Bambang Haryo menjelaskan adanya peluang terjadi bencana banjir di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Jadi begini, wilayah yang dipakai ibu kota ini adalah wilayah rawan banjir, karena hampir banyak sekali penebangan kayu yang di mana ini mengakibatkan terjadinya erosi tanah yang menggerus," kata Bambang kepada Tagar, Selasa, 24 Desember 2019
Bambang melanjutkan, sehingga tidak ada penyerapan air. Dan bencana banjir dia catat pernah terjadi di 16 kelurahan di sana. "Bahkan lebih, waktu itu selama hampir 2,5 bulan itu banjir enggak berhenti-berhenti. Dan ini semakin parah lagi, tahun depan ini lebih parah lagi di wilayah ibu kota negara."
Dia mengimbau pemerintah agar memerhatikan akses transportasi serta infrastruktur yang memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat di Ibu Kota baru Negara.
"Tentu mungkin dikatakan ibu kota negara di Kalimantan Timur, ada di bukit tapi kan akses moda (transportasi), akses infrastruktur, mesti turun ke bawah juga. Ini yang menjadi satu kendala dari pada ibu kota negara," ucap Bambang. []
