Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya tidak percaya terhadap data penerima program vaksinasi Covid-19 yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan akan menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Datanya juga biar enggak salah gimana, saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,
Menkes Budi mengatakan saat acara virtual "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk vaksinasi Covid-19.
Menurutnya, data KPU saat Pilkada 2020 lalu masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah. Selain itu, Budi mengaku sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Datanya juga biar enggak salah gimana, saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil," kata Budi dalam kanal YouTube PRMN SuCi pada Rabu, 20 Januari 2021.
Menkes Budi menjelaskan, data yang dimaksud adalah data penerima program vaksinasi. Ke depan, untuk data penerima program vaksinasi, ia bakal menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya ambil datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan (pilkada) itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk masyarakyat di atas 17 tahun," terangnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan, terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.
Namun, Budi mengatakan, saat ini program vaksinasi Covid-19 masih menemui sejumlah kendala. Salah satunya adalah tempat penyimpanan vaksin. Lemari cold chain untuk menyimpan vaksin tidak cukup, karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan.
"Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri, dan sebagainya," jelas Budi.
Budi menilai kapasitas yang tak mencukupi itu terjadi karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan. Hal itu yang tak diperhitungkan dengan matang sejak awal.
"Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic," lanjutnya.
Perlu diketahui, Program vaksinasi Covid-19 dengan vaksin asal China yaitu Sinovac telah mulai berjalan sejak pertengahan Januari lalu. Saat ini Indonesia sudah mengamankan 168 juta dosis vaksin Covid-19 dan sedang mengusahakan sisanya.
Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) saat ini Indonesia sudah mengamankan 168 juta dosis vaksin dengan status confirm order. Komposisinya 116 juta vaksin Sinovac yang sudah dipesan pada 2021 dan Novovax sebanyak 52 juta tahun 2021.
Tahap selanjutnya yaitu pemerintah akan fokus memvaksinasi 1,4 juta orang tenaga kesehatan hingga Februari 2021. Lalu vaksinasi 17 juta TNI-Polri pada Maret-April 2021. Kemudian vaksinasi 25 juta lansia hingga Mei 2021. (Viona)
