Medan, (Tagar 12/4/2018) – Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi mengharapkan perhatian Pemerintah Pusat terhadap proyek-proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Di antaranya, pengembangan destansi wisata Danau Toba, yang meliputi jalan lingkar luar Danau Toba, jalan lingkar Samosir, peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Tele-Pangururan, revitalisasi kereta api wisata Medan-Pematangsiantar, pembangunan jalan Tanjung Morawa – Saribu Dolok – Tongging (Rawasaring).
“Rawasaring ini, kalau dari Bandara Kualanamu ke Parapat (Danau Toba) tidak sampai 100 kilometer,” kata Gubsu Erry, pada acara pembukaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Kamis (12/4) di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel Medan.
Pembukaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubsu Erry dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Proyek strategis lainnya, menurut Gubsu, infrastruktur pendukung bagi kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, yang meliputi pembangunan pelabuhan multipurpose Kuala Tanjung, pembangungunan jalur kereta api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung, preservasi jalan nasional, dan rencana pembangunan flyover dan underpass untuk persimpangan tak sebidang.
Hal lainnya, lanjut Erry, pengembangan kawasan Mebidangro melalui pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT) Light Rapid Transit (LRT) – Monorel, sistem penyediaan air minum regional dan pembangunan bendungan Lau Simeme.
Selain itu, pengembangan Pelabuhan Palimbung Ketek di Kabupaten Mandailing Natal dan juga pengembangan bandara Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bandara Binaka di Kota Gunungsitoli, untuk pengembangan pantai Barat Sumatera Utara dan kawasan strategis Pariwisata Pulau Nias.
“Beberapa proyek strategis yang diharapkan dapat ditampung dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2019,” ujar Gubsu, dalam sambutannya yang didampingi bupati/walikota se- Sumatera Utara.
Sebelumnya, Erry juga menyampaikan beberapa capaian pembangunan daerah antara lain surplus padi sebesar 1,7 juta ton sepanjang tahun 2017, kondisi kelistrikan, saat ini Sumatera utara yang menjadi bagian interkoneksi tenaga listrik Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), mengalami surplus listrik yang mencapai 15 persen atau sekitar 300 megawatt dari rata-rata beban puncak sebesar 1.610 megawatt.
Di sisi lainnya, kondisi infrastruktur jalan juga semakin membaik. Peningkatan kondisi jalan mantap pada tahun 2017 mencapai 84,31 persen. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 66,59 persen dan ditargetkan pada tahun 2018 kondisi jalan mantap mencapai 88 persen sesuai target RPJMD. Sementara itu, dalam pengelolaan keuangan, pemerintah provinsi Sumatera Utara memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir.
Begitu juga dengan kondisi makro ekonomi dan sosial Sumatera Utara tahun 2017. Pertumbuhan Ekonomi Sumut pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebensar 5,07 persen pada tahun 2016. Sedangkan capaian PDRB atas harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp 684,076 triliun, lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai sebesar Rp 628,39 triliun.
Inflasi Sumatera Utara juga semakin membaik, jika dibandingkan pada tahun 2016. Dimana pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,20 persen dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 6,34 persen
“Dan lebih baik dibandingkan nasional yang berada pada angka 3,61 persen (year on year),” ungkapnya.
Selain kondisi tersebut, Gubsu juga menyampaikan, satu hal yang menggembirakan, dimana belanja APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 telah menembus angka diatas 10 triliun atau tepatnya sebesar 13,87 triliun.
“Diproyeksikan mencapai angka Rp 15 triliun yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk percepatan pembangungan Provinsi Sumatera Utara maupun kabupaten/kota,” paparnya.
Pada tahun 2018, lanjutnya, Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yang direncanakan berlangsung 27 Juni 2018. Nantinya kepala daerah terpilih akan memimpin Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Terkait dengan periode tersebut, maka RKPD Tahun 2019 merupakan bagian dari visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun pertama bagi Gubernur Sumatera Utara terpilih.
“Untuk itu kami harapkan agar pelaksanaan Musrenbang ini menjadi perhatian bersama bagi para pihak terkait, khususnya dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan serta penyelarasan dengan visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur guna kesinambungan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara,” kata Erry.
Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota DPD RI Parlindungan Purba dan Dedy Iskandar Batubara, mewakili Mendagri Deputi BNPP Drs Robert Simbolon MPA, mewakili Menko Perekonomian, Forkopimda, Kakanwil BPN Bambang Priyono SH MH, Kepala BPKP Sumut, Ketua TP PKK Provsu Hj Evi Diana Erry Nuradi dan para Ketua PKK kabupaten/kota, Paslon Gubsu, para bupati/walikota, Sekda, dan Kepala Bappeda kabupaten/kota se Sumatera Utara. (wes)
