Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru akan menjaga situasi dan kondisi keamanan di provinsi Sumsel setelah peristiwa terkait Papua terjadi di Malang, Surabaya, Manokwari, dan sejumlah tempat lainnya. Bahkan, Herman menjamin masyarakat Papua yang tinggal di sana akan aman.
"Kami bersama aparat keamanan di daerah ini selalu menjaga kondisi wilayah agar selalu kondusif," kata Gubernur Sumsel di Palembang, Rabu, 21 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.
Peristiwa terkait Papua yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia tidak mempengaruhi warga Papua yang tinggal di Sumsel. Menurut Herman selama ini warga Papua dan warga Sumsel sudah lama hidup berdampingan secara harmonis.
"Warga Papua yang tinggal di Sumsel, nyaman-nyaman saja karena keamanan di daerah ini kondusif. Apalagi, Sumsel bebas dari konflik karena hubungan yang harmonis selama ini selalu terjaga," ujarnya.
Warga Papua yang tinggal di Sumsel, nyaman-nyaman saja karena keamanan di daerah ini kondusif. Apalagi Sumsel bebas dari konflik karena hubungan yang harmonis selama ini selalu terjaga.
Jadi, ketika ada situasi memanas di suatu daerah, warga Papua yang berdomisili di Sumsel tidak ikut terpancing. Mereka melakukan akivitas seperti biasa, seperti sekolah, kuliah, dan bekerja.
"Sejauh ini kita yakini bahwa Sumsel zero konflik dan memang sampai saat ini tidak pernah ada masalah," tutur dia.
Pada Senin, 19 Agustus 2019, warga Papua menggelar aksi protes atas tindakan persekusi dan rasialisme yang dilakukan oleh ormas dan oknum aparat keamanan, terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Aksi dilakukan dengan cara memblokade sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari yaitu, Jalan Trikora Wosi Jalan Yos Sudarso, dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
Mereka membakar ban bekas, meletakan ranting pohon, melemparkan pecahan botol, serta merobohkan papan reklame dan tiang lampu lalu lintas yang berada di pinggir jalan Yos Sudarso.
Massa juga melakukan aksi membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat sebagai bentuk reaksi memprotes tindakan persekusi dan rasialisme di sejumlah daerah di Indonesia. []