Tarutung - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Horas Silaen aktif mengawasi kenaikan harga bahan pokok selama penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung pada Rabu, 1 April 2020. 

Edy menjawab pertanyaan wartawan, apakah dalam waktu dekat langkah operasi pasar dilaksanakan seiring kenaikan beberapa kebutuhan pokok di pasar.

"Saya belum dapat itu (harga komoditi naik), yang pasti pedagang-pedagang jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini ya Pak Kapolres," katanya.

Edy mengatakan, stok pangan di Sumatera Utara untuk enam bulan ke depan dalam kondisi aman. Dia mengaku harga gula memang naik tetapi sudah dicarikan solusi.

"Tidak ada persoalan untuk komoditi pangan kita. Beras kita sampai enam bulan ke depan 42 ribu ton. Ada gula terganggu ini kita sedang komunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk solusi. Yang lain tidak ada persoalan, kalau ada yang menaikkan berarti tugas Kapolres," tegas Edy kembali di hadapan Kapolres Tapanuli Utara.

Pengawasan Diperketat

Edy mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan arus tenaga kerja yang masuk ke Sumatera Utara akan diperketat.

Nanti semua jadi miskin, ini yang harus kita hitung. Ada namannya refocusing dan realokasi dana APBD yang disiapkan untuk membantu masyarakat

"Kalau itu (pengawasan) sudah harus kita siapkan. Jangankan warga asing, tenaga kerja kita yang baru pulang dari Malasya atau yang saat ini bekerja di luar Sumut, itu ditahan, dilakukan rapid test, dicek kesehatannya kalau ada tanda-tanda, itu dilokalisir dan diisolasi selama 14 hari," ungkap Edy.

Tidak terkecuali buat arus mudik lebaran tahun ini, dia nyatakan ditunda dahulu sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah.

"Kita tidak izinkan dulu mudik, saat ini semua stay at home, berhenti siap di rumah dan aktivitas di rumah sampai batas waktu yang ditentukan," kata Edy.

Bantuan Kepada Warga Dibahas

Disinggung bantuan pemerintah selama bertahan di rumah masing-masing atau stay at home, kata Edy sedang dalam pembahasan dengan kepala daerah kabupaten kota di Sumatera Utara.

"Ini yang ingin kita bicarakan. Yang pasti pemerintah tidak asal-asal mengambil keputusan. Tapi tidak bisa juga semua menjadikan dibuka. Nanti orang kita ini, kalau namanya dibantu semua minta dibantu, " katanya.

Edy mengatakan, jajarannya saat ini sudah melakukan pendataan masyarakat secara objektif guna menghindari salah sasaran pengalokasian bantuan.

"Nanti semua jadi miskin, ini yang harus kita hitung. Ada namannya refocusing dan realokasi dana APBD yang disiapkan untuk membantu masyarakat, " kata Edy.

Dana Liputan Wartawan

Tidak terkecuali anggaran bagi jurnalis yang aktif melakukan peliputan selama penanganan wabah Covid-19, dia mengatakan akan dibicarakan dengan bupati dan wali kota.

"Mudah-mudahan ini salah satunya yang kita bicarakan sama bapak bupati," kata Edy kepada puluhan wartawan.

APBD Ranah Kepala Daerah

Akibat dampak mewabahnya virus corona di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini meminta gubernur, bupati dan wali kota menghentikan proses pengadaan barang dan jasa bersumber dari DAK Fisik 2020.

Menanggapi itu Edy mengatakan, tidak berpengaruh kepada dana APBD di Sumatera Utara karena itu adalah hak otonomi kepala daerah sebagai daerah.

"Itu berlaku hanya kepada anggaran DAK dan DAU yang bersumber dari dana APBN. APBD wewenang kepala daerah, " kata Edy. []