Serang - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), perintahkan kepada jajaran pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Banten untuk tidak asal menempatkan guru. Menurut WH dalam penempatan guru harus tentu harus mempertimbangkan tempat tinggalnya.
Hal itu, dia ungkapkan saat pembukaan bimbingan teknis kepada kepala sekolah, kepala tata usaha, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dalam rangka penyerahan kewenangan Kuasa Penyelenggara Anggaran (KPA) pada Satuan Pendidikan Menengah di Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug Kota Serang, Senin, 10 Februari 2020.
"Agar lebih dekat sekolah pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Banten tak asal menempatkan guru. Sehingga guru yang mengajar bisa lebih nyaman dalam bekerja dan tidak banyak keluar biaya transpor." tegas Gubernur.
Mantan Walikota Tangerang dua periode tersebut juga meminta pihak sekolah agar bisa mengelola anggaran pendidikan di Banten dengan baik. Menurut WH keberhasilan pembangunan di Banten akan terwujud kalau tidak ada korupsi. Kata WH, saat ini mekanisme pelaksana kuasa anggaran ke kepala sekolah. Kalau Dindik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlalu jauh.
"Hari ini kita kumpul untuk sampaikan pesan moral. Bahwa kita bisa berhasil tanpa korupsi. Bisa hidup bahagia. Saya berharap kepala sekolah bisa mengelola uang dengan baik. Awas kalau diselewengkan. Tiga Kali berturut Banten raih WTP." terang Wahidin.
Gubernur Banten Wahidin Halim berbicara dengan peserta bimbingan teknis kepada kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, dan PPK, Senin 10 Febuari 2020. (Moh Jumri/Tagar)Sebelumnya, Gubernur WH mengajak para peserta untuk bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mengajak para peserta untuk camkan, menghayati serta meresapi dari setiap bait Padamu Negeri yang barusan kalian nyanyikan.
"Lagu Padamu Negeri bicara tentang janji, tentang tanggung jawab. Membentuk ikrar kalau kita mengabdikan diri bagi negara, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, red) dan Pancasila yang sudah final. Memberikan makna kepada kita, bahwa kita mengabdi," tegas Gubernur WH.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga kisahkan pengabdian orang tuanya yang menjadi guru. Pengabdian seorang guru yang meski hujan harus datang untuk mengajar meski murid yang datang hanya tiga orang. Termasuk pula pengalaman diajak orang tua ke sekolah pada hari libur untuk memperbaiki bangku yang rusak hingga menyisihkan rezeki yang diperoleh untuk tetangga dan saudara yang membutuhkan. "Karena ilmu yang diberikan merupakan tanggung jawab kepada Allah swt," jelasnya.
Hal itu, diakui Gubernur, menjadi alasan dirinya untuk mempertahankan guru honor serta perintahkan untuk tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran honor apalagi pemotongan honor.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan capaian Pemprov Banten dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pariwisata, hingga bidang pendidikan. "Ke depan, kita tingkatkan lagi akses jalan ke pendidikan dan akses jalan ke pertanian," ungkapnya.
Ditambahkan, tahun ini Pemprov Banten mengembangkan pertanian, pariwisata, dan pembangunan sport center. Membangun pertanian dan agrowisata dengan gerakan menanam jengkol, durian dan pengembangan kopi. Juga pelabelan (branding) terhadap manggis, rambutan, kelapa, beras serta hasil pertanian dan perkebunan lainnya dari Banten. "Ayo kita gerakkan pertanian Banten. Halaman sekolah dan rumah bisa kita tanami sayur dan buah-buahan," ajak Gubernur WH.
Semantara itu Plt. Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Muhamad Yusuf melaporkan dengan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman kepada peserta tentang perencanaan dan pengelolaan di sekolah serta meningkatkan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah di Provinsi Banten tahun 2020 yang akuntabel, transparan, efektif serta meningkatkan kemampuan pegawainya.
"Kemudian outputnya adalah semua petugas dalam pengelolaan yang ada di sekolah memiliki kemampuan dan mahir untuk membuat laporan sehingga masyarakat atau stakeholder sekolah terlayani dengan cepat dan tepat," jelasnya.
Pembukaan Bimbingan Teknis diikuti oleh 240 orang kepala sekolah, 240 orang kepala tata usaha, dan 392 orang dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten. Selanjutnya bimbingan teknis dilaksanakan pada masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Turut hadir: Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten. []
