Bantul - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Gandung Pardiman mengajak semua pihak waspada menyikapi Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang terus menggelinding belakangan ini.
Dia menilai, dulu ada sekelompok yang gencar mengkampanyekan khilafah, kini mendukung Pancasila. "Kami tidak ingin Pancasila terpapar komunis dan khilafah sebab sepertinya ada tanda-tanda musang berbulu domba. Ini yang berbahaya bagi bangsa," katanya saat Pembekalan dan Pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY serta Pelantikan Pimpinan Daerah KPPG dan APMG DIY Masa Bakti 2020-2025 di Graha Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 4 Juli 2020.
Panglima Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) mengaku batinnya bergolak terus menerus ketika Pancasila yang mau diperas-peras. "Kami tdak bisa tidur jika Trikarya (tiga ormas pendiri Partai Golkar) tidak tegas menolak HIP. RUU itu jangan diganti istilah apa pun," ungkapnya.
Anggota DPR RI Dapil DIY ini mengaku bangga, Partai Golkar menjadi satu-satunya partai di DIY yang secara tegas menolak HIP. "Kami seperti mendapat ilham, sehingga Golkar DIY berketapan hati menolak HIP," ungkapnya.
Gandung mengaku menerima pesan WhatsApp dari para kader senior, jika Golkar mendukung HIP maka akan keluar dari partai berlambang pohon beringin. ""Para senior ini yang membuat kami bersuara keras. Kami tegaskan, tidak ada kata mundur dalam rangka memperjuangkan Pancasila. Ikrar Pancabakti roh kejuangan kami," tegasnya.
Kami tidak ingin Pancasila terpapar komunis dan khilafah sebab sepertinya ada tanda-tanda musang berbulu domba.
Pada kesempatan itu, Ketua MPO PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono mengatakan, Trikarya selaku tiga ormas pendiri Partai Golkar (Kosgoro 1957, MKGR dan Soksi) mendesak Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memerintahkan anggotanya di DPR RI mencabut dukungan terhadap RUU HIP. "Trikarya mengusulkan kepada ketua umum untuk mencabut dukungan Partai Golkar terhadap RUU HIP dengan target mencabut dari Prolegnas,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini mengatakan, pimpinan Trikarya sudah membahas tentang RUU HIP dan hasilnya akan disampaikan kepada Ketum DPP Partai Golkar. Dia menyambut positif Presiden Joko Widodo yang menyatakan menunda pembahasan RUU HIP agar bisa fokus menangani pandemi corona.
“Kami berharap tidak hanya menunda tetapi menghentikan. Kami minta FPG DPR RI menarik. Selanjutnya dihentukan tidak perlu dilanjutkan. Sekarang proses yang sudah berjalan hentikan dan tarik," kata Agung.
Dia juga menolak menolak HIP berganti nama. "Kalau ada keinginan lain untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) nanti dibuat RUU tersendiri secara terpisah,” ungkapnya.
Ketua Ormas MKGR, Roemkono menegaskan sikapnya menolak keras RUU HIP. Bahkan RUU itu tidak perlu ganti baju karena justru akan mengeliminasi keagungan Pancasila. Dia menyebut Pancasila sudah final tidak perlu dipermasalahkan lagi. []
