Jakarta - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang akan melakukan kebijakan Lockdown dengan menutup pintu masuk dan pintu keluar Provinsi Papua. Kebijakan ini dilakukan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Papua.
Namun Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian menolak keputusan tersebut dan merekomendasikan PPKM level 4.
Kordinator Wilayah 12 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (korwil PP GMKI bagian Papua & Papua Barat) Charles Tethol Mansnandifu menyayangkan sikap dari Mendagri atas intervensi kebijakan Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Saya yakin Gubernur Papua sudah memikirkan dengan matang kebijakan apa yang bisa diambil untuk menuntaskan persoalan Virus Covid-19 ini," kata Charles, Rabu 11 Agustus 2021.
Dia menjelaskan, fasilitas kesehatan yang masih minim dan luas wilayah Papua menjadi faktor penanganan virus Covid-19 tidak terselesaikan dengan baik jika hanya dengan penerapan PPKM.
PPKM yang diterapkan, menurut dia, juga tidak bermanfaat pada penanggulanan penyebaran virus Covid-19, yang ada, katanya, sangat menyengsarakan masyarakat yang terdampak khususnya pelaku ekonomi mikro.
"PPKM yang tidak jelas hari ini, tentunya menjadi tanda tanya untuk kita semua, untuk itu lockdown adalah hal yang harus segera dilakukan," uajrnya.
Jika pun lockdown sulit untuk di lakukan, maka harapannya adalah Pemerintah Pusat memberikan kebijakan bagi masyarakat Papua terkhusus bagi para pelaku ekonomi di Papua yang terdampak baik berupa subsidi atau berupa bantuan lain sehingga roda ekonomi tetap berjalan.
Saya yakin Gubernur Papua sudah memikirkan dengan matang kebijakan apa yang bisa diambil untuk menuntaskan persoalan Virus Covid-19 ini.
"Kami berharap pemrintah pusat dapat melihat persoalan penyebaran virus Covid-19 di Papua berbeda dengan yang wilayah Indonesia lainnya sehingga penangannya pun dapat tepat untuk dilakukan," ujarnya.
Pada 8 Agustus 2021, kasus Covid-19 Provinsi Papua terkonfirmasi 28.799 jiwa dan meninggal 301 jiwa. []
