GMKI Desak Pemerintah Setop Pembangunan Potensi Rusak Lingkungan

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengkaji ulang tata lingkungan.
Data bencana alam awal tahun 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Belum selesai pandemi Covid-19, Indonesia kembali diuji dengan bencana alam yang terjadi pada awal tahun 2021 ini. Banjir di Kalimantan Selatan mengejutkan masyarakat karena dampak besar, menimbulkan korban jiwa serta membuat ekonomi masyarakat lumpuh total.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan banjir dan longsor disebabkan oleh rencana pembangunan dan perkembangan industri yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kami mendesak agar pemda dan pemerintah pusat agar menghentikan segala pembangunan dan industri pertambangan yang merusak lingkungan

Hal itu disampaikan saat acara bedah buku 'Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris', Senin, 18 Januari 2021 lalu.

"Perusakan alam menimbulkan efek buruk yang sangat besar bagi struktur sosial maupun ekonomi masyarakat," kata Erani.

Sementara, menurut data dari Kepala Pusat Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antarikasi Nasional (LAPAN) Rokhis Komarudin mengatakan tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 Ha, hutan sekunder 116.000 Ha, sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 Ha dan 47.000 Ha.

"Krisis ruang terbuka hijau (RTH) dan hutan serapan air yang alih fungsi menjadi area pembangunan dan industri pertambangan adalah penyebab utama banjir di Kalimantan Selatan, di ikuti oleh curah hujan yang tinggi berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta," ujar Rokhis seperti dikutip BBC Indonesia.

Atas dasar tersebut, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengkaji ulang tata lingkungan di Indonesia.

"Senada dengan Prof Erani, pemerintah harusnya sudah mengevaluasi pembangunan atau industri pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Harus ada kajian bersifat independen dalam setiap pemanfaatan lahan," kata Ketua PP GMKI Jefry Gultom melalui keterangannya, Rabu, 20 Januari 2021.

PP GMKI juga meminta pemerintah agar menindak perusahaan yang merusak lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, serta responsif terhadap isu lingkungan.

"Kami mendesak agar pemda dan pemerintah pusat agar menghentikan segala pembangunan dan industri pertambangan yang merusak lingkungan," ucap Jefry Gultom.[]

Berita terkait
Berikut Bencana Alam di Indonesia Pada Awal Tahun 2021
Berikut ini beberapa bencana alam di Indonesia yang terjadi sejak awal tahun 2021.
Jokowi Hari Ini Tinjau Bencana Banjir di Kalimantan Selatan
Presiden Joko Widodo meninjau langsung situasi bencana banjir di Kalimantan Selatan.
Penyebab Banjir di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan menginformasikan bahwa saat ini banjir belum surut.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.