Jakarta - Misi green racing yang diunggulkan dalam kompetisi Formula E oleh Gubernur DKI Anies Baswedan hanya sekedar tagline semata. Hal ini diungkapkan Manajer Advokasi Koalisi KAWALI Indonesia Lestari Fatmata Juliansyah, Sabtu, 5 Maret 2022.
Pasalnya, ada penebangan pohon di Monas yang gagal dijadikan sirkuit hingga pindah ke Ancol. Kini penggunaan bambu dan kayu menjadi bagian material pembangunan lintasan sirkuit Formula E Ancol.
Ia pun menyindir konsep klaim "Green Race" pada ajang balap mobil listrik.
"Kalau hanya mengklaim misi "green race", semua bisa mengklaim. Tapi apa dampak nyatanya kepada lingkungan sehingga bisa mengusung tema 'Green'," tegas Fatmata.
Misal, kata dia, dari race ini mengusung konsep hijau karena berpartisipasi melakukan program-program pemulihan lingkungan dan bekerjasama dengan negara-negara lain yang berpartisipasi dalam race ini untuk program-program pemulihan lingkungan tersebut.
"Jadi harus ada dampak nyatanya, jangan sekedar tagline saja yang green," tambahnya.
Skala Prioritas Pemprov DKI Harusnya Atasi Banjir, Pengolahan Sampah Bukan Formula E
Selain itu, lanjut dia, penyelenggaran formula E pada situasi musibah pandemi covid seperti saat ini dinilai tidak mendesak. Seharusnya yang menjadi prioritas Pemprov DKI saat ini adalah mengatasi situasi buruknya lingkungan di DKI sepert banjir, dan pengolahan sampah yang tidak kunjung selesai permasalahannya.
"Bukan malah hanya mengusung konsep green race yang masih belum jelas apa dampak positifnya ke lingkungan," sebutnya.
Jadi, kata dia, seharusnya Pemprov DKI bisa menilai mana skala prioritasnya saat ini, terlebih kalau berbicara RTH dan tata ruang saja, Jakarta masih amburadul, belum mencapai 30% RTH yang ada di Jakarta.
"Berarti amanah dari UU tata ruang No. 26/2007 ini belum terpenuhi. RTH di Jakarta ini 10% saja belum sampai. Jadi ini lah yang seharusnya diprioritaskan dan perlu dibenahi untuk kepentingan warga DKI. Jadi kawali berharap, Pemerintah kedepannya lebih bijak dalam menentukan skala prioritas untuk agenda-agenra kerjanya demi kepentingan warganya," jelasnya.
Tebang Pohon Tak Bisa Sembarangan, Harus Ada Kajian & Transparan
Soal penebangan pohon di Monas, kata Fatmata, hal itu menyangkut akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan sistem good governance. Jadi harus jelas untuk apa fungsinya dan bagaimana pertanggungjawabannya.
"Tebang pohon itu tidak bisa dilakukan sembarangan, seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan sebelumnya baik dari kajian lingkungan atau dari aspek hukumnya," tuturnya lagi.
Hal terpenting, lanjut dia, harus ada kajian lingkungan lebih dulu seperti dampak-dampak yang akan ditimbulkan.
"Nah ini sudah dijalani atau belum ? Harus transparan disini. Di sisi lain Formula E sendiri yang akan dilangsungkan di Indonesia sebetulnya adalah hal yang positif yang harus didukung, dengan catatan penyelenggaraannya harus jelas dan mengedepankan sistem good governance yang baik," bebernya.
Aktivis Lingkungan itu mempertanyakan kajian lingkungannya disaat dilakukan aksi penebangan pohon di Monas.
"Kalau sudah seperti ini artinya harus ada pemulihan lingkungan. Makanya di awal tadi saya bilang ini bagaimana kajian lingkungannya Seharusnya sebelum dilakukan penebangan ada kajiannya dulu mengenai dampak-dampaknya, konsultasi kepada pihak-pihak terkait," pungkasnya.[]
