Medan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mulai mendistribusikan bantuan paket sembako kepada warga miskin terdampak Covid-19. Namun distribusinya dinilai tidak merata.
Hal ini kemudian menjadi perhatian Koordinator Wilayah Sumatera Utara-Nanggroe Aceh Darussalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gito M Pardede.
"Kami mendapat info di lapangan, sangat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah apalagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP. Ini sangat disayangkan melihat kondisi Covid-19 semakin parah di Sumatera Utara," kata Gito, Selasa, 21 April 2020.
Menurut Gito, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun dari APBD 2020 untuk mengatasi penyebaran atau penanganan Covid-19. Dari dana itu, satu bulan pemprov akan menyalurkan sekitar Rp 260 miliar kepada masyarakat yang terdampak.
Kita berharap jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan Covid-19 tidak efektif
Pemprov Sumatera Utara sudah mencatat ada sekitar 1,3 juta kepala keluarga yang tergolong tidak mampu terkena dampak Covid-19.
"Namun kita bisa lihat sekarang, masih banyak warga yang tidak dapat bantuan seperti yang terjadi di Kota Medan yang masuk zona merah. Keluhan masyarakat sangat banyak dan ini sangat mengkhawatirkan karena bisa menjadi masalah baru di tengah masalah pandemi," ujarnya.
Gito kemudian mengingatkan pemprov agar penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan Covid-19 dilakukan dengan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Kita berharap jangan sampai terjadi ada anggaran penanggulangan Covid-19 tidak efektif, yang bisa membuat masyarakat terbengkalai memenuhi kebutuhan hidupnya,” tukasnya.
Saran Gito, pemprov bisa melibatkan lembaga-lembaga masyarakat yang saat ini aktif dalam melakukan upaya penyaluran bantuan sosial sehingga efektivitas penyaluran bantuan dapat merata.[]