Bandung ( Tagar 19/6/2018) – Partai Gerindra memang bukan satu-satunya partai yang mempertanyakan dan ‘tidak terima’ dengan penunjukan perwira aktif Polisi menjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar). Selainnya, ada PKS dan PAN yang juga mempertanyakan penunjukan Irjen Mochamad Iriawan di posisi Jabar Satu untuk masa peralihan selama berlangsungnya Pilkada 2018 ini.
Mulyadi, Ketua DPD Partai gerindra Jawa Barat khawatir, Pilgub Jabar akan bernuansa konflik dan sekenario politik tertentu. "Kekhawatiran yang lain, Pilkada didisain menjadi tidak aman, lalu ada perpanjangan masa jabatan yang menjabat sekarang," ungkap dia.
Hal ini dikhawatirkan juga akan berimplikasi pada pertarungan Pilpers 2019 nanti, krena menurutnya, tak ada jaminan dari siapapun terkait ada atau tidak ada kepentingan di belakang Iriawan.
By Design
"Ini akan mengganggu tahap di Pilpres dan Pileg 2019, karena sasaran utama kami Pilpres, sedangkan Pilgub adalah sasaran sementara, paling tidak kita mengkhawatirkan indikasi ke arah sana. Pertanyaan sederhana kenapa di paksakan yang bersangkutan jadi Pj Gubernur? Padahal menabrak tiga UU; Kepolisian, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pilkada," jelas Mulyadi, masgul.
Ditambahkannya, jika penunjukan Pj ini karena alasan keamanan, dirinya menilai, semuanya sudah menjadi tanggungjawab pihak kepolisian untuk menjaga keamanan.
"Untuk apa ada Kapolda dengan anggaran yang tidak sedikit? Jabar 20 persen suara nasional, wajar kita was-was ini terkait Pilpres. Siapa yang jamin ini tidak by design misalnya, karena alasan sengketa, kemudian masa jabatan diperpanjang sampai Pilpres dan Pileg?” sesalnya lagi.
Meski demikian,pihaknya akan melakukan langkah konkrit dalam menghadapi segala kemungkinan terburuk saat Pilkada Jabar digelar. "Tentu penguatan sosialisasi, penguatan saksi dan penguatan advokasi sebagai antisipasi bila pilgub tidak sesuai harapan," pungkasnya. (rian)
Berita terkait
