Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI secara bulat menyetujui pencalonan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis.
Hal itu diungkap Pimpinan Komisi III DPR RI saat melakukan konferensi pers selepas menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu, 20 Januari 2021.
"Komisi III akhirnya memutuskan dengan suara bulat untuk pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri," kata Ketua Komisi III Herman Hery.
Selanjutnya, kata dia, Komisi III menunggu rapat paripurna dan hari ini Komisi III akan mengirimkan surat ke Pimpinan DPR RI agar selekasnya, jika bisa Kamis, 21 Januari 2021 digelar rapat paripurna persetujuan DPR.
"Untuk selanjutnya kemudian dikirim ke Presiden Jokowi untuk dilantik sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, tidak ada alasan fraksi-fraksi menolak Komjen Listyo Sigit Prabowo jika melihat makalah yang disampaikan dengan tajuk Presisi.
"Kalau dibaca makalah Presisi, tidak ada alasan apapun juga bagi fraksi-fraksi di Komisi III untuk menolak," katanya.
Sementara itu, menurut Pengamat Pertahanan dan Keamanan Dr Jannus TH Siahaan, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, beberapa faksi di dalam Polri yang dikabarkan sempat menolak pencalonan Listyo, diperkirakan pada akhirnya akan mengamankan keputusan secara internal setelah Listyo diangkat resmi sebagai Tri Brata 1 atau sebutan lain untuk Kapolri.
Dalam arti lain, Listyo diperkirakan akan memainkan kartu yang tegas terhadap beberapa bibit-bibit kerusuhan di kantong-kantong investasi baru
"Komjen Listyo sendiri merupakang leting 91, ia melampaui seniornya leting 88, 89 dan 90," kata Jannus.
Komjen Listyo kata dia, dianggap sebagai pilihan yang paling tepat untuk menjadi pengawal rencana-rencana besar Jokowi ke depan.
Dari sisi politik, Listyo akan melanjutkan agenda besar Tito dan Idham, yakni mempersempit gerak radikalisme politik yang dimotori beberapa organisasi agama garis keras. Sebut saja misalnya FPI dan sisa-sisa kekuatannya.
Polri di bawah Listyo akan terus menekan kelompok ini sampai tidak berkutik, seperti pembekuan rekening-rekening tokoh utama di balik FPI dan pemantauan secara ketat perkembangan pascapembubaran FPI, baik secara personal dari tokoh-tokoh utama eks FPI maupun secara kelembagaan dalam arti kemana dan di organisasi mana saja mantan-mantan petinggi FPI tersebut akan berlabuh.
Sementara dari sisi ekonomi, diperkirakan Listyo akan dibebani tugas berat untuk mengawal segala kebijakan pemulihan ekonomi dan terobosan-terobosan kebijakan ekonomi Jokowi, semisal Omnibus Law, dari berbagai resistensi publik, terutama dari kalangan aktifis dan kelompok penekan lainya.
Listyo diprediksi akan memainkan kartu "pengawalan" secara ketat atas investasi-investasi baru yang masuk ke Indonesia, di berbagai sektor dan bidang.
"Dalam arti lain, Listyo diperkirakan akan memainkan kartu yang tegas terhadap beberapa bibit-bibit kerusuhan di kantong-kantong investasi baru, seperti yang terjadi di Sulawesi beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Dan dari sisi keamanan dan pertahanan, beber Jannus, Listyo juga diperkirakan akan mendorong Polri untuk terlibat lebih aktif dalam penuntasan kelompok-kelompok separatis seperti di Papua Barat. Polri akan sangat aktif terlibat dalam penciptaan keamanan di Papua, untuk keberlangsungan pembangunan dan kenyamanan investasi di Papua.[]
