Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno menilai tidak ada urgensinya menarik kalangan oposisi, terutama Partai Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.
"Rekonsiliasi itu tidak harus bagi-bagi kekuasaan politik. Tidak harus dapat jatah menteri," katanya, saat dihubungi Antara, di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Dia mengungkapkan Gerindra kerap kali berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kalau akhirnya Gerindra dapat posisi menteri, apa yang kemudian bisa dijelaskan kepada rakyat? Semuanya kan jadi seperti dagelan," ujarnya.
Sejak ajang kompetisi pemilu, menurut dia, konsekuensi pemenangnya akan menjadi penguasa, dan yang kalah harus siap jadi oposisi.
Tidak ada urgensinya Gerindra masuk kabinet, baik secara politik maupun suasana batin kebangsaan.
Adi menyampaikan masuknya oposisi dalam pemerintahan akan menjadi pembelajaran politik yang tidak bagus bagi rakyat.
Dengan begitu, rakyat bisa saja semakin apatis terhadap partai politik dan enggan berpartisipasi dalam pemilu.
"Untuk apa kalau semuanya akhirnya saling berkongsi? Rakyat memiliki logika sendiri yang barangkali berbeda dengan kalangan elite," tuturnya.
Selain itu, rekonsiliasi elite berbasis "power sharing" tidak menjamin apapun terhadap terjadinya rekonsiliasi di level bawah.
"Karena itu, tidak ada urgensinya Gerindra masuk kabinet, baik secara politik maupun suasana batin kebangsaan. Biarkan saja berada di luar," katanya.[]
Baca juga:
- Prabowo Tunjukkan Sikap Politik pada 17 Oktober
- Permintaan Jatah Menteri Coreng Wajah Partai Gerindra