Jakarta - Sudah setengah abad lebih Papua berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pendekatan pembangunan yang dilakukan telah mengabaikan pendekatan humanis dan adil untuk memastikan bahwa warga Papua adalah warga Indonesia.
Diskriminasi terhadap orang Papua masih banyak ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Papua sehingga kerap menyatakan ketidaknyamanannya menjadi bagian dari Indonesia.
Demikian sebagian kesimpulan dalam seminar yang digelar Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan United Evangelical Mission bertajuk Stop Kekerasan di Papua, pada Kamis, 17 Desember 2020.
Disebutkan, pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dan karenanya eskalasi kekerasan terus meningkat, bahkan telah menyasar kepada pekerja gereja terutama yang melayani di daerah-daerah konflik.
Pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan dua bulan yang lalu, telah menimbulkan ketakutan bagi warga Papua.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah yang komprehensif untuk mencegah terjadinya praktik pembunuhan di Papua.
Melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, gereja-gereja di Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas terjadinya berbagai peristiwa kekerasan yang dialami oleh warga Papua, baik yang di tanah Papua maupun di luar Papua yang menjadi korban diskriminasi/stigmatisasi bahkan bahkan korban pembunuhan.
Ini kami sampaikan sebagai bentuk solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan di Tanah Papua
Sebagian dari mereka hingga saat ini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dan hidup dalam keterbatasan dan berdampak bagi kehidupan mereka terutama bagi anak-anak dan perempuan.
Baca juga:
- DPD Desak Pemerintah Evaluasi Seluruh Kebijakan untuk Papua
- Pengamat: Kebijakan terhadap Papua Harus Dievaluasi Total
- Jokowi Diminta Bentuk Kementerian Khusus Papua - Indonesia Timur
Mendesak pemerintah Indonesia bersama DPR RI untuk segera menghentikan pendekatan keamanan yang dilakukan dan telah mengakibatkan korban berjatuhan dan menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi warga Papua.
"Untuk menghindari jatuhnya korban lagi, kami meminta agar segera dilakukan penarikan pasukan non organik di Papua dan menghentikan sementara operasi militer di Papua," demikian salah satu isi pernyataan pimpinan gereja yang ikut seminar.
Kemudian, meminta negara untuk segera menyelesaikan berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dengan membawa pelaku kekerasan dan pelanggar HAM sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan rasa adil bagi warga Papua serta menumbuhkan kepercayaan warga Papua terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
Penyelesaian konflik di Papua hendaknya mengedepankan dialog yang setara dan bermartabat dengan menyingkirkan jalan kekerasan untuk menciptakan tanah Papua sebagai tanah damai.
"Ini kami sampaikan sebagai bentuk solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan di Tanah Papua khususnya menjelang Natal 2020 agar bisa dirayakan dengan damai dan sukacita," demikian disebutkan.
Perwakilan gereja-gereja yang hadir, di antaranya Bishop Sinode GKPPD Pdt Elson Lingga, Sekum BNKP Pdt Dorkas Orienti Daeli, Sekum GKPS Pdt Paul Ulrich Munthe, Sekum Moderamen Sinode GBKP Pdt Rehpelita Ginting, Sekjen Sinode GKE Pdt John Asihua.
Kemudian, Kepala Biro III Sinode GKPA Pdt Marganti Gabe Panggabean, Pimpinan Sinode GBKP Pdt Rita Purba, Ketua MPH Sinode GKJTU Pdt Abednego Juwarisman, Kepala Departemen Litbang Sinode HKI Pdt Adventus Nadapdap, dan Pengmas HKBP Pdt Palti Panjaitan.[]
