Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'ruf Amin dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meninjau progres pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Rapat ini membahas solusi untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi terkait pembangunan pengungsian huntap bagi Warga Terdampak Bencana (WTB).
Pemerintah pun bergerak cepat untuk membangun pemukiman bagi para WTB. Sebelumnya, pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018 telah ditetapkan lokasi huntap di Kota Palu seluas 560,93 Ha dan Kab. Sigi seluas 362 Ha.
Pada umumnya hambatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya masalah lain di kemudian hari, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif.
Kemudian tanggal 23 Desember 2019, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulteng menyerahkan lahan huntap seluas 250,61 Ha kepada Kementerian PUPR.
Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan pembangunan Huntap Tondo I dengan luas lahan 45 Ha. Pembangunan huntap di area ini telah direalisasikan 100 % dengan kapasitas sebanyak 1.611 unit.
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN Resmikan Renovasi Gedung Kanwil BPN Sulsel
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Percepat Pendaftaran Tanah
Namun, untuk Huntap Tondo II dengan luas lahan 65,30 Ha yang akan direncanakan akan dibangun 1.102 unit belum dapat direalisasikan. Untuk itu, Wapres meminta untuk menetapkan target penyelesaian sehingga pembangunan Huntap Tondo II dapat segera diselesaikan.
"Yang terkendala ini akan kita selesaikan secara cepat dengan alternatif pertama akan diselesaikan oleh gubernur dan wali kota paling lambat akhir Februari. Andai kata itu tidak clear, alternatif pembangunan sudah tersedia, yang tanahnya sudah tidak ada persoalan lahannya yaitu di Pombewe," ujar Wapres.
Merespons hal tersebut Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang ada pada pembangunan hunian tetap khususnya dan pembangunan Sulteng dapat diselesaikan.
"Pada umumnya hambatan ini dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya masalah lain di kemudian hari, kita dapat menyelesaikan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penyerahan sertipikat tanah oleh Wapres kepada tiga orang perwakilan masyarakat terdampak bencana warga huntap.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN dan Perum PERURI Wujudkan Transformasi Digital
- Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Pentingnya Percepatan Pendaftaran Tanah
Adapun ketiga perwakilan penerima sertipikat adalah Rusli Longkang dari Kelurahan Balaroa, Andi Muhammad Djamil dari Kelurahan Petobo, dan Albar Alajai dari Desa Sidera, Sigi Biromaru.
Hadir pula dalam rapat tersebut, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo; serta Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari. []
