Jakarta, (Tagar 22/8/2018) - Bakal calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan saat ini diperlukan tobat nasional dan doa terkait gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Menurut saya, yang kita perlukan sekarang adalah tobat nasional. Kita perlukan juga doa," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, (22/8) mengutip Antara.
Hal itu termasuk bagaimana menggunakan hari Idul Adha pada Rabu sebagai momentum untuk ikut merasakan penderitaan rakyat yang ada di Lombok, katanya.
"Saudara-saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang ada di Lombok perlu uluran tangan. Jadi terlepas daripada status saya rasa ini penanganannya harus, penanganannya yang all out (habis-habisan) dan komprehensif," kata Sandiaga.
Sedangkan untuk politiknya sendiri harus dipisahkan, karena yang harus dipastikan adalah warga yang ada di Lombok itu bisa mendapatkan bantuan dari seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, perlu dilakukan koordinasi terkait kebutuhan untuk para korban gempa di Lombok.
"Waktu saya datang ke sana di daerah Lombok Timur, mereka memerlukan bahan pangan, padahal saya datang bawa selimut. Nggak nyambung. Jadi saya merasa bahwa koordinasi ini perlu ditingkatkan," kata Sandiaga.
Menurut Sandiaga memang diperlukan koordinasi di antara semua elemen yang ingin membantu demi proses pemulihan Lombok bisa terjadi dan pulih dalam waktu yang cepat.
Percepatan
Pada hari yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan instruksi presiden (inpres) mendorong dan mengarusutamakan kekuatan bersama untuk percepatan penanggulangan gempa Lombok dan dampaknya.
"Dengan adanya inpres tadi secara legal formal, kementerian dan lembaga secara total membantu penanganannya dan dukungan dananya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam Konferensi Pers Update Penanganan Dampak Gempa Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, Selasa.
Dengan adanya inpres itu, pemerintah pusat dari unsur kementerian dan lembaga akan membantu penuh untuk membantu pemerintah daerah bukan hanya dalam masa tanggap darurat bencana, tapi juga sampai proses penanggulangan dan pemulihan pasca gempa di Lombok.
Menurut dia, inpres itu akan disiapkan dan diterbitkan dalam waktu dekat.
Sutopo mengatakan Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
BNPB memperkirakan dengan perhitungan cepat kerugian dan kerusakan dari dampak gempa Lombok hingga saat ini mencapai Rp 7,7 triliun.
"BNPB saat ini masih melakukan perhitungan dana triliunan rupiah yang diperlukan untuk melakukan pemulihan pasca gempa bumi di Lombok," katanya.
Hasil perhitungan itu akan digunakan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa Lombok.
"Perkiraan kebutuhannya sekitar Rp 7 triliun tapi kalau ada gempa susulan yang lebih besar dan rusak nanti akan kita hitung lagi," ujarnya.
Dia menuturkan jika dana untuk pemulihan sekitar Rp 7 triliun itu dibebankan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah tidak sanggup karena anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya Rp 5,2 triliun.
Oleh karena itu, Sutopo menuturkan Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab penuh dalam pendanaan itu.
Jadi, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga seperti BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial akan melaksanakan pembangunan rehabilitasi rekonstruksi termasuk pendanaan, dan instruksi presiden akan dipersiapkan terkait percepatan pemulihan rehabilitasi rekonstruksi pascagempa Lombok.
"Di dalam masa tanggap darurat yang diperpanjang sampai 25 Agustus 2018, akan ada kemungkinan untuk diperpanjang sesuai kondisi di lapangan, tentu dalam hal ini melalui rapat koordinasi yang mana semua stakeholder akan melaporkan apakah permasalahan-permasalahan di lapangan masih banyak atau tidak," tuturnya.
Selain itu, Sutopo mengatakan secara umum stok logistik yang ada mencukupi. PT Pos Indonesia dua hari lalu menampung total bantuan masyarakat sebanyak 1.264 ton. Kemudian, bantuan yang ada di posko TNI di Halim Perdanakusuma dan Lanud Adi Soemarmo juga melimpah yang memerlukan hampir 43 sorti penerbangan Hercules untuk mengantarkan semua bantuan ke Lombok untuk didistibusikan.
"Bantuan-bantuan masih terus berdatangan," tuturnya.
Rehabilitasi Rumah
Masih dalam kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan Pemerintah Indonesia akan merehabilitasi rumah-rumah rusak akibat gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, Selasa, mengatakan perbaikan rumah akan menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISA).
"Untuk perbaikan rumah dengan menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat ini akan terus dilakukan, di mana pemerintah beri bantuan untuk masyarakat yang kondisi rumahnya rusak," kata Sutopo.
Dia menuturkan pemerintah pusat akan memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat, Rp 25 juta bagi warga yang rumahnya rusak sedang dan Rp 10 juta bagi warga yang rumahnya rusak ringan.
Pemerintah daerah setempat yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mendata warga-warga yang kondisi rumahnya rusak.
"Mereka melakukan pendataan by name by address, yang kemudian datanya di SK- kan (surat keputusan) oleh bupati," ujarnya.
Dana bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah itu akan ditransfer ke rekening para kepala keluarga yang menerima bantuan.
Rekening para kepala keluarga yang menjadi penerima bantuan itu juga diproses.
Surat keputusan bupati setempat tentang pendataan warga penerima bantuan rehabilitasi rumah akan dikirimkan ke BNPB, kemudian BNPB akan mentransfer dana bantuan ke rekening penerima bantuan.
Dia menuturkan proses pembangunan rumah menjadi tanggung jawab masyarakat. Pada saat pembangunan rumah, masyarakat akan didampingi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan fasilitator.
Rumah yang terverifikasi mencapai 10.000-an rumah, sedangkan bantuan dana rumah telah didistribusikan kepada 5.000 keluarga. Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok Nusa Tenggara Barat 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit.
"Jadi kalau untuk 10.000 unit rumah maka kita memerlukan Rp 500 miliar rupiah untuk warga yang rumahnya rusak berat, dan semua dana Rp 500 miliar itu berasal dari pemerintah pusat," ujarnya.
Saat ini, warga juga telah mulai menerima pelatihan untuk pembangunan rumah dengan teknologi RISA.
RISA menjadi solusi untuk rumah yang mampu menahan guncangan gempa.
"Dengan kondisi Lombok yang rawan tinggi terhadap ancaman gempa bumi baik sumbernya dari bagian utara ada sesar naik Flores maupun di bagian selatan yang berasal dari subduksi pertemuan antara lempeng Hindia Australia dan Eurasia maka rumah bangunan tahan gempa adalah wajib dilakukan," katanya.
Dia mengatakan korban meninggal dan luka-luka bukan disebabkan gempa tapi rumah dan bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa sehingga saat digoncang gempa, rumah dan bangunan itu roboh dan menimpa para korban.
Selain perbaikan rumah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga melakukan perbaikan infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah. Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak sudah mulai dibangun, sedangkan Kementerian Pendidikan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar. []
