Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah menerima laporan adanya sejumlah modus pungutan liar (pungli) sekolah ke siswa baru. Ia pun tegas meminta kepala sekolah untuk tidak memberatkan orang tua siswa lewat pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
"Saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru itu," kata Ganjar di Semarang, Selasa, 7 Juli 2020.
Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa.
Ganjar mengaku sudah ada beberapa laporan yang diterimanya soal pungutan oleh sekolah ke orang tua siswa. Setelah diterima, anak-anak tersebut diminta membayar ini dan itu.
"Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, mereka (sekolah) rata-rata mengelak melakukan pungutan," ujar dia.
Gubernur milenial khas rambut putih ini lantas membeber sejumlah modus pungutan yang biasa dilakukan pengelola sekolah pada peserta didik baru. Salah satunya seragam sekolah. Pihak sekolah biasanya memaksa siswa baru membeli seragam dari tempat yang ditunjuk.
"Belinya di sini, mau apa tidak, begitu. Ada laporan itu dan saya tidak lanjuti. Mereka mengakunya hanya menawarkan dan berkilah memaksa. Yang begini-begini ini jangan," pintanya.
Ada pula modus pungutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infaq atau sedekah.
"Masa infaq memaksa, kan tidak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," katanya.
"Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa. Nanti mereka keberatan."
Karena itu, Ganjar meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa. Dalam rapat itu, dibahas aturan main sekolah dan apa saja yang sudah dijamin oleh pemerintah.
"Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo (silakan). Tapi, tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela," tutur dia.
Ganjar juga meminta pihak sekolah merencanakan apabila akan ada pembangunan. Desain pembangunan sekolah dibuat sebaik mungkin dan nantinya pemerintah yang mengeksekusi.
"Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," ucapnya.
Sementara, Kepala SMAN 4 Banyumanik Wiji Eny Ngudi Rahayu memastikan bahwa di sekolahnya itu tidak ada pungutan-pungutan. Semua pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana, dilakukan dengan menggunakan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
"Ada juga sumbangan dari para alumni dan guru. Jadi, kami memang tidak melakukan pungutan apapun pada siswa," kata dia. []
Baca juga:
- Wali Kota Sorong Minta Pungli di Pasar Remu Ditindak
- Saber Pungli NTB Cegah Penyimpangan Bansos Covid-19
- Mengecek Dugaan Pungli di Kantor Imigrasi Siantar