Semarang - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendorong 35 daerah di provinsi Jawa Tengah menerapkan sistem lelang jabatan. Menurutnya, lelang jabatan mampu mencegah jual-beli jabatan yang biasa terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya ngomong sampai meniren, bahasanya. Bahwa kami ada promosi terbuka, ada undang-undang ASN, kenapa tidak melakukan itu? Ada panitia seleksi," kata Ganjar Pranowo, Selasa, 30 Juli 2019.
Untuk menerapkan sistem lelang jabatan, Ganjar berharap adanya dukungan dari ASN. Jika tidak, terobosan yang telah ia terapkan pada periode 2013-2018 akan sia-sia.
"Kalau di dalam ASN tidak support, maka negosiasi di bawah meja akan berjalan,” ujarnya.
Kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kudus menjadi perhatian Ganjar seusai penetapan tersangka Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Staf Khusus Tamzil, Agus Suranto, dan Plt Sekretaris DPPKAD Kudus Ahmad Sofyan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Kalau di dalam ASN tidak support, maka negosiasi di bawah meja akan berjalan.
Akhmad diduga memberikan suap sebesar Rp 250 juta melalui Ajudan Bupati Kudus Uka Wisnu Sejati dan Agus Soeranto, untuk mendapatkan jabatan dari Tamzil. Dari Rp 250 juta, Uka Wisnu Sejati mengambil jatah perantara sebesar Rp 25 juta, sisanya dibagikan Agus pada untuk membayarkan pembelian mobil Nissan Terano milik Mohammad Tamzil.
Selain mendorong sistem lelang jabatan, Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta KPK mengusut tuntas kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. KPK juga diminta mendampingi Plt Bupati Hartopo melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan di titik-titik yang rawan korupsi.
“Mungkin sampai whistle blowing sistem. Saya minta untuk mereformasi semuanya,” tuturnya. []
Baca juga:
