Jakarta - Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Kegiatan sosialisasi kali ini berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka, Kota Pekanbaru, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku.
Dalam melaksanakan sosialisasi program strategis, khususnya Pendaftanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN menggandeng Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai mitra kerja.
Tujuannya, agar masyarakat Kota Pekanbaru semakin mengetahui dengan baik terkait dengan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya pendaftaran tanah.
Kami berharap Komisi II DPR RI selaku mitra kerja tentu bisa lebih masif membantu penyebaran informasi terkait pelaksanaan PTSL. Untuk itu, mohon bantuannya dalam menyebarluaskan informasi ini.
Hadir secara langsung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Dalam sambutannya, ia menjelaskan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia.
"Tanah sebagai modal dasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah tersebut sering berbenturan, mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas, pada sisi lain terdapat ledakan pertumbuhan penduduk. Negara di mana pun di dunia ini dalam rangka melaksanakan pembangunan selalu berkaitan dengan tanah dan memerlukan tanah," ucap Syamsurizal.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat dalam Implementasi Inpres 1/2022
- Baca Juga: Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Menteri ATR/BPN: Tingkatkan Prestasi
Ia juga mengatakan, dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, Negara hadir melalui Reforma Agraria.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) antara lain mengatur peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan tanah.
“Peruntukan dan penggunaan lebih banyak terkait dengan ekonomi, pemanfaatan. Kalau pemeliharaan terkait konservasi, ada unsur lingkungan di situ. Dan memang penyediaan langsung terkait dengan upaya atau niat kuat dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses tanah,” terangnya.
Lebih lanjut, Syamsurizal berkata bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki program strategis berupa program PTSL, yakni program percepatan pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia dengan target pada tahun 2025 semua bidang tanah akan terdaftar.
“Kalau pendaftaran tanah sudah lengkap, perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah akan dijamin negara,” ungkapnya.
Pada saat membuka kegiatan sosialisasi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir mengungkapkan bahwa di Riau terdapat tiga program strategis nasional yang sedang diprioritaskan, di antaranya PTSL, redistribusi tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.
Untuk melaksanakan beberapa program strategis tersebut, tentunya dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disetujui DPR RI.
"Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk terus mendukung program tersebut sehingga kami bisa melaksanakan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut," tutur M. Syahrir.
Terkait dengan pelaksanaan PTSL di Provinsi Riau menurutnya keterlibatan masyarakat dalam percepatan PTSL sangat penting.
"Kami di Riau sudah berhasil menyertipikatkan sebanyak 60% dari total luas tanah yang ada di Provinsi Riau, masih ada 40% tanah yang menjadi pekerjaan kita. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut saya harapkan melalui Bapak Ibu yang hadir kami ingin informasi ini dapat disebarluaskan. Bagi mereka yang memiliki tanah dan belum memiliki sertipikat untuk diajukan pendaftarannya. Karena, PTSL ini hanya akan sekali dilakukan pada suatu daerah, jadi manfaatkan dengan baik PTSL ini," ungkap M. Syahrir.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam laporannya mengatakan bahwa Presiden menargetkan pada tahun 2025 bidang tanah di Indonesia sudah seluruhnya terdaftar. Tetapi, program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Pelatihan RDTR Tingkat Dasar
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Saring Calon Pemimpin Berkualitas
"Kami berharap Komisi II DPR RI selaku mitra kerja tentu bisa lebih masif membantu penyebaran informasi terkait pelaksanaan PTSL. Untuk itu, mohon bantuannya dalam menyebarluaskan informasi ini," ujar Indra Gunawan.
Dalam kesempatan ini, diserahkan juga 10 sertipikat tanah hasil dari program PTSL kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sertipikat tanah diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Indra Gunawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Memby Untung Pratama. []
