UNTUK INDONESIA
Gagal ke DPR, PSI Dapat Kursi Menteri Kabinet Jokowi?
Kursi menteri itu akan diisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang gagal ke DPR. Salah satu kandidat kuat adalah PSI.
Tsamara Amany (kiri) ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi (tengah), Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Grce Natalie. (Foto: Instagram/Tsamara Amany)

Jakarta - Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyebut dua kursi kosong yang tidak bertuan di kabinet Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Ia yakin kursi kosong itu akan diisi partai politik (parpol) pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin yang gagal ke DPR. Salah satu kandidat kuat adalah partai yang diketuai oleh Grace Natalie, PSI.

"PSI, saya punya keyakinan akan dapat waktu, karena kerja keras mereka yang cukup besar sewaktu pemilihan presiden (pilpres) kemarin. Karena itu, mungkin mereka layak mendapat satu kursi," kata Ray dalam Diskusi Politik Menuju Kabinet Indonesia Kerja II, di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, belum lama ini.

Namun, kata Ray, permasalahannya selain PSI masih ada lagi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang batal melenggang ke Senayan lantaran tak mencapai ambang batas parlemen, yaitu Partai Hanura, Perindo, dan PBB. Siapa yang paling berpeluang di antara tiga partai tersebut mendapatkan jatah kursi menteri bersama PSI?

"Nah, selain Perindo menurut saya ada Hanura, Hanura menurut saya all out mendukung Jokowi, jadi tinggal yang satu itu, apakah akan diberikan kepada Hanura atau Perindro," kata dia.

Sementara PBB, kemungkinan tidak masuk dalam kursi kabinet. Tapi sangat mungkin diberikan posisi lain misalnya memberi Yusril Ihza Mahendra jabatan di dewan pertimbangan presiden atau sebagai juru bicara.

Ray RangkutiPendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam Serial Diskusi Politik Menuju Kabinet Indonesia Kerja II, di Kantor Formappi, Jalan Matraman Raya Nomor 32B, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2019. (Foto: Tagar/Nuranisa Hamdan)

Penilaian Ray berdasarkan perhitungannya terhadap skema kabinet Jokowi periode kedua yaitu 60 persen akan diisi oleh kalangan parpol dan 40 persen dari kalangan profesional. Dia menangkap skema 60-40 persen ideal untuk diterapkan.

Hanya saja, kata Ray, untuk mengakomodasi secara politik perubahan komposisi dapat terjadi, misalnya menjadi 65 persen dari parpol dan 35 persen dari profesional.

Dalam hitungannya, merujuk pada jatah kursi Pilpres 2014, akan ada pengurangan jatah dari dua partai yang punya urutan perolehan suara terbesar di pemilu. Pertama jatah PDI Perjuangan yang diperkirakan mendapat jatah 7 kursi akan mendapat jatah 6 kursi, tetapi ditambah satu kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Satu kursi tambahnya bagi PDI perjuangan itu juga jadi cukup adil, karena memang mereka kasih suara, partai terbesar pertama," kata dia.

Sama halnya dengan PDI Perjuangan, jatah Partai Golkar sebanyak 5 kursi menjadi 4 kursi dianggapnya cukup adil. Karena kenaikan jatah sebanyak 2 kursi terlalu cepat, tetapi ada penambahan Golkar masuk pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga: 

Berita terkait
0
Jusuf Kalla Resmikan Rusunawa Akademi Sentra Tenun
Mantan Wapres Jusuf Kalla bersama Khalawi Abdul Hamid meresmikan Rusunawa Akademi Stra Tenun yang berada di Tanah Datar, Sumatera Utara.