FSB KIKES: Perlindungan Pekerja Medis Masih Lemah

FSB KIKES KSBSI menilai perlindungan terhadap pekerja medis dan paramedis di masa pandemi Covid-19 masih lemah.
Ketua DPP FSB KIKES KSBSI Andy William Sinaga. (Foto: Tagar/Istimwa)

Jakarta - Federasi Serikat Buruh Kimia, Kesehatan dan Industri Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB KIKES KSBSI) menilai perlindungan terhadap pekerja medis dan paramedis di masa pandemi Covid-19 masih lemah.

Ketua DPP FSB KIKES FSBSI Andy William Sinaga menyampaikan hal itu dalam siaran persnya, Sabtu, 11 April 2020.

Andy menilai perlindungan terhadap para dokter, perawat, apoteker rumah sakit, dan petugas ambulans sejauh ini masih sangat rendah. 

Bahkan di beberapa rumah sakit daerah di Sumatera dan Indonesia Timur masih kekurangan alat pelindung diri (APD).

"Kami bahkan mencatat ada dokter di salah satu daerah di Sumatera Utara, dimutasi pimpinan daerahnya saat dokter bersangkutan meminta fasilitas rapid test kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah," kata Andy.

Kami mendesak pemerintah agar serius melindungi hak-hak pekerja kesehatan dari Covid-19

Pihaknya kata Andy mengamati, selain kelangkaan APD, paramedis dan pekerja di sektor kesehatan masih kekurangan tambahan vitamin dan insentif berupa tunjangan kinerja sebagaimana janji Presiden Joko Widodo yang akan menaikkan insentif para pekerja kesehatan.

Menurut Andy, lembaganya mencatat 100 lebih kasus diskriminasi terhadap para pekerja medis di seluruh Indonesia berupa ditolak atau dikucilkan di sekitar tempat tinggal, kurang mendapat asupan tambahan vitamin, diusir dari tempat kost, bahkan ketika meninggal ditolak dimakamkan di daerah tempat tinggalnya.

"Kami mendesak pemerintah agar serius melindungi hak-hak pekerja kesehatan dari Covid-19, dengan melakukan rapid test bagi pekerja kesehatan terutama di front line/IGD/UGD, melindungi dari tindakan diskriminasi dan memenuhi kebutuhan APD terutama fasilitas kesehatan di daerah pelosok, seperti di wilayah Indonesia Timur," katanya.[]

Berita terkait
Jawa Barat Terima Bantuan Alat Kesehatan dan RDT
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima bantuan 50 ribu alat Rapid Diagnostic Test (RDT) serta ribuan alat kesehatan lainnya.
Diduga Buntut Meminta APD, Dokter di Dairi Dimutasi
Karena meminta disediakan APD dan rapid test, tiga orang dokter di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi dimutasi.
Jawa Barat Terima Bantuan Alat Kesehatan dan RDT
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menerima bantuan 50 ribu alat Rapid Diagnostic Test (RDT) serta ribuan alat kesehatan lainnya.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.