UNTUK INDONESIA
Fraksi PKS: Jokowi Minta Kerja Cepat Bentuk UU Cipta Kerja
Fraksi PKS DPR mengatakan, kisruh mengenai Omnibus Law bermula dari permintaan Presiden Jokowi agar pembahasan UU Cipta Kerja dikebut.
Jokowi Presiden Indonesia. (Foto: Tagar/Facebook Presiden Joko Widodo)

Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengatakan, kisruh mengenai Omnibus Law bermula dari permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dikebut.

Sehingga, kata Mulyanto, tak heran dalam pembahasannya timbul berbagai persoalan. Beberapa di antaranya seperti munculnya drama pasal 46 UU Migas dalam RUU Ciptaker, gonta-ganti naskah, dan revisi 158 item RUU Ciptaker dalam dokumen 88 halaman sebagai upaya 'cleansing' oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Apakah RUU Ciptaker ditujukan untuk penanggulangan Covid-19? Bukankah untuk penanggulangan Covid-19, Pemerintah sudah membuat Perpu No. 1/2020

"Rupanya kerja cepat yang diperintahkan Presiden, praktik di lapangannya berubah menjadi kerja serampangan alias ugal-ugalan," ujar Mulyanto dalam keterangannya yang diterima Tagar, Senin, 26 Oktober 2020.

Mulyanto mengatakan, pada saat awal pembahasan RUU Ciptaker, Indonesia baru saja memasuki masa pandemi Corona. Dia pun mengaku heran mengapa pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa.

"Apakah RUU Ciptaker ditujukan untuk penanggulangan Covid-19? Bukankah untuk penanggulangan Covid-19, Pemerintah sudah membuat Perpu No. 1/2020 yang populer dengan sebutan Perppu Corona, yang kemudian disahkan menjadi UU. No. 2/2020. Bahkan dalam UU ini hak budgeting DPR dipangkas," ucapnya.

Diketahui, DPR RI mengesahkan UU Ciptaker dalam rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau dalam hal ini partai.

Adapun partai yang menyetujui di antaranya, PDI Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan PKS. []

Berita terkait
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.
Optimisme Jokowi Ekonomi Indonesia Segera Pulih
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini ekonomi Indonesia segera pulih dari pandemi berkepanjangan ini.
Jokowi Sebut Birokrasi Rumit Kendala Pengusaha UMKM
Presiden Joko Widodo menyebut kompleksitas regulasi dan birokrasi yang rumit masih menjadi kendala bagi pengusaha UMKM.
0
Fraksi PKS: Jokowi Minta Kerja Cepat Bentuk UU Cipta Kerja
Fraksi PKS DPR mengatakan, kisruh mengenai Omnibus Law bermula dari permintaan Presiden Jokowi agar pembahasan UU Cipta Kerja dikebut.