Fraksi PDIP Nyatakan DWP Dibutuhkan di Jakarta

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak menyatakan Djakarta Warehouse Project (DWP) dibutuhkan di Jakarta.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak DPRD DKI Jakarta. (foto: innews.co.id).

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak heran mendengar penolakan sejumlah ormas terhadap festival musik Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. 

Emangnya, apa yang mereka berikan kepada negara kecuali protes.

Alasan penolakan mereka, kata Gilbert, tidak mendasar. Sebab, DWP menurutnya sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Baca juga: Pernusa: Dulu FPI Ditakuti, Sekarang Macan Ompong

“Memangnya apa yang mereka berikan kepada negara kecuali protes,” kata Legislator Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Pariwisata itu kepada Tagar, Kamis, 12 Desember 2019.

Menurut Politikus PDIP ini, acara yang bakal digelar 13-15 Desember 2019 itu tidak bisa dinilai dari perspektif sempit, apalagi dengan memaksakan pemahaman pribadi. 

Sebaiknya, kata dia, diambil positifnya saja, karena bisa memberi profit bagi DKI dan masih banyak aspek lainnya. 

“Orang misalnya dapat melihat dari sisi seni dan ekonomi. Kalau saya sih melihatnya sebagai karya seni,” tuturnya.

Menurutnya, event musik DWP tidak dapat dihindari dari kosmopolitan kota metropolitan seperti Jakarta. 

Di ibu kota, lanjutnya, ada segmen masyarakat yang membutuhkan DWP sebagai hiburan, karena berhasil terselenggara dari tahun ke tahun.

Gilbert mengatakan, dengan adanya izin dari Pemda DKI, materi acara tersebut tentu telah ditinjau mendalam oleh dinas terkait. 

Demostrasi di Balaikota DWPPuluhan massa berdemontrasi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019, menolak dilaksanakannya Djakarta Warehouse Project (DWP). (foto: Tagar/Edy).

Terlebih festival tersebut digelar di tempat tertutup dan memberikan batasan usia kepada pengunjung.

Baca juga: Sukmawati-Gus Muwafiq Bakal Didemo 10 Ribu Massa 212

“Oleh karena itu, Pemda-lah yang harus bertanggungjawab,” tuturnya.

Dia melanjutkan, jika penolakan itu dianggap karena adanya invasi budaya asing, menurut Gilbert, hal itu tidak lagi relevan untuk diperdebatkan. 

Dia menilai, semua bentuk budaya saat ini merupakan hasil akulturasi dari berbagai budaya, yang merupakan efek dari globalisasi.

“Semua di dunia ini tidak ada yang asli, semuanya hasil pembaruan. Japang saja berubah dan membuka diri. Ini imbas dari globalisasi, kalau tidak lewat darat ya lewat udara,” Politikus PDIP itu. []

Berita terkait
Pedemo DWP: Anies Baswedan Pilihan Umat Pro Maksiat
Pedemonstran memprotes penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP). Mereka membawa spanduk Gubernur Anies Baswedan pilihan umat pro maksiat.
Alasan Anies Baswedan Soal Mundurnya Anggota TGUPP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan alasan kenapa Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir DKI Jakarta mundur.
PKS Ingatkan Posisi Wagub DKI, Anies Lempar ke DPRD
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar ke DPRD soal posisi Wakil Gubernur DKI yang tidak kunjung terisi. Dia diingatkan Fraksi PKS.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.