Jakarta - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menduga pencekalan Rizieq Shihab bukan karena adanya permasalahan overstay di Arab Saudi, melainkan disebabkan pengasingan politik melalui operasi intelijen.
Munarman mengatakan pencekalan Habib Rizieq Shihab (HRS) didesain sedemikian rupa, agar terlihat nampak ada permasalahan hukum di Arab Saudi.
Baca juga: FPI dan PA 212 Harap Pemerintah Pulangkan Rizieq Shihab
Telah sering kami sampaikan bahwa fakta telah berbicara adanya tindakan ‘intelejen politik’ dalam rekayasa pengasingan politik tersebut
"Terjadinya overstay adalah akibat rekayasa sistemik terhadap HRS agar tidak bisa ke luar guna kembali ke Indonesia. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada HRS bukan masalah overstay keimigrasian," kata Munarman melalui siaran pers yang diterima Tagar, di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.
Berdasarkan pendekatan hukum ini, kata dia, pihak Pemerintah Indonesia Munarman anggap telah mengingkari berbagai fakta dan realitas yang sebenarnya terjadi.
"Dalam banyak kesempatan, telah sering kami sampaikan bahwa fakta telah berbicara adanya tindakan ‘intelejen politik’ dalam rekayasa pengasingan politik tersebut. Berbagai tindakan ‘operasi intelijen’ demikian mendominasi," ujarnya.
Dia menuding, tujuan itu dilancarkan agar HRS pro kepada pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah tawaran untuk mencabut dukungan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
"Dimaksudkan sebagai upaya perangkulan atau penggalangan agar HRS bersikap pro terhadap rezim. Salah satunya adalah tawaran pencabutan pengasingan politik dengan syarat memberikan dukungan pada Paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 pada Pilpres 2019 yang lalu," kata dia.
Munarman melanjutkan, karena sikap HRS yang bersikeras tetap setia memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi, maka imbasnya hingga saat ini tidak diperbolehkan kembali ke Tanah Air.
"Keteguhan prinsip HRS tidak dapat ditundukkan. Berbagai tindakan yang menyudutkan dan menyulitkan tidak menyurutkan perjuangannya untuk berdiri di atas kebenaran dan keadilan," ucapnya.
Baca juga: Waspada Corona, 5 Amanat Rizieq Shihab untuk Masjid
Lantas, dia meminta agar Pemerintah Pusat membuat kesepakatan dengan otoritas Arab Saudi tentang status HRS, dengan mencabut status pencekalan ke luar dari wilayah tersebut.
"Kami meminta pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia selaku ‘pemangku tanggung jawab’ untuk dengan segera membuat bukan izin kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia. Pada intinya, meminta pencabutan status larangan keluar dari wilayah Saudi Arabia," ujarnya.
Tindakan pengasingan yang dilakukan pemerintah terhadap HRS, kata dia, berdampak hingga mengorbankan keluarga Imam Besar FPI.
"Rekayasa instrumen hukum imigrasi telah menjadikan keluarga HRS sebagai korban dari tindakan rezim zalim," kata dia.
Munarman menambahkan, masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam sangat mengharapkan Rizieq Shihab segera dapat kembali ke Tanah Air. Terlebih, bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. "Kepulangannya merupakan pelepas rindu saat umat Islam berseru menyambut puasa Ramadhan". []
