Jakarta, (Tagar 9/6/2017) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengingatkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan keinginan mayoritas publik.
"Pansus Angket KPK ini tak hanya melawan proses yang sedang ditempuh KPK semata, tetapi juga melawan sikap mayoritas warga negara yang menginginkan adanya titik terang soal tangan-tangan penikmat uang haram E-KTP," kata peneliti Formappi Lucius Karus, di Jakarta, Jumat (9/6).
Menurut Lucius, jika DPR satu visi dengan publik dan juga KPK, semestinya langkah yang paling tepat untuk dilakukan setelah mendengar adanya uang negara yang dikorupsi sebesar jumlah Rp 2,3 triliun dalam proyek KTP elektronik adalah mendukung KPK untuk segera menemukan orang-orang yang mencuri uang tersebut.
"Pansus yang dibentuk seharusnya ditujukan untuk membantu KPK menemukan petunjuk orang-orang yang dengan rakusnya mengkorupsi uang rakyat," katanya.
Akan tetapi, dia menambahkan, DPR nampaknya lebih memilih untuk "melawan" upaya KPK dalam menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi E-KTP ini.
"Sangat mungkin perlawanan tersebut menjadi petunjuk keterlibatan sejumlah orang di DPR sebagaimana disebutkan dalam persidangan perdana Tipikor," kata dia.
Semangat perlawanan itu, menurutnya, sangat terlihat melalui keterlibatan aktif sejumlah orang yang diduga menerima uang suap KTP elektronik di dalam Pansus Angket KPK, baik sebagai inisiator maupun sebagai anggota Pansus.
"Mereka nampaknya menginginkan agar KPK bisa 'dihentikan' sebelum mereka yang akan menjadi target KPK selanjutnya dalam kasus E-KTP ini. Karena itu, tak mengherankan jika muncul rumor bahwa Pansus ini sesungguhnya mengemban misi yang lebih dahsyat yakni untuk 'menamatkan' riwayat KPK," kata Lucius menambahkan. (Fet/Ant)
