Fahri, Fadli, Rachel dan Mardani Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Fahri, Fadli, Rachel dan Mardani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Empat anggota DPR ini penyebar hoaks Ratna Sarumpaet.
Fahri Hamzah, Fadli Zon, Rachel Maryam, Mardani Ali Sera, empat anggota DPR penyebar hoaks Ratna Sarumpaet. (Foto: Instagram/Rachel Maryam dan Istimewa)

Jakarta, (Tagar 5/10/2018) - Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) melaporkan dua wakil ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Rachel Maryam dan Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Keempatnya diduga telah melanggar kode etik dengan ikut menyebarkan kabar bohong atau hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Para wakil rakyat di antaranya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rachel Maryam, dan Mardani Ali Sera tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas berita yang disampaikan Ratna Sarumpaet. Akan tetapi, langsung menyebarluaskan melalui media daring dan media sosial," kata Presiden Japri Sidik usai melapor ke MKD DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/10) dilansir Antara.

Ia mengatakan bahwa penyebarluasan berita bohong Ratna Sarumpaet oleh keempat anggota DPR tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan saling tuduh, saling tuding, serta saling caci maki di media sosial.

Baca juga: Memakai Ratna untuk Merusak Citra Jokowi-Ma'ruf, Kubu Prabowo Kena Bumerang

Menurut dia, awalnya Japri tidak mau melaporkan keempat anggota DPR tersebut karena bangsa ini sedang bersedih atas bencana alam di Sulawesi Tengah. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan, menurut dia, akan timbul dampak lebih luas dan demokrasi akan tercedera.

"Di satu sisi kita fokus menangani pada bencana di Sulawesi Tengah. Namun, di sisi lain kita malah dibenturkan para wakil rakyat yang seharusnya bersama-sama pemerintah fokus membenahi Palu," ujarnya.

Ia berharap MKD berdasarkan Pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dapat memberi sanksi berat, bukan sanksi ringan, ataupun sanksi tertulis.

Anggota Japri Ade Yanyan mengatakan bahwa laporan pihaknya itu menjadi contoh dan cerminan bagi anggota DPR agar tidak mengeluarkan pernyataan bohong, khususnya pada tahun politik.

Ade Yanyan menilai anggota DPR harus menjaga suasana yang tidak tegang pada tahun politik dan pemilihan bisa berjalan demokratis tanpa berita bohong yang akan memunculkan tafsir lain di tengah masyarakat.

"Bentrokan horizontal ini yang kita hindari agar sama-sama melaksanakan pemilihan secara demokratis, jujur, dan adil. Siapa pun yang menang, biar masyarakat yang menentukannya," kata Ade.

Fahri Heran

Sementara itu, Fahri Hamzah yang awalnya membela Ratna dan secara tidak langsung menuding pemerintah, berubah sikap setelah Ratna mengaku bohong. 

Fahri menilai pernyataan Ratna Sarumpaet yang mengakui kebohongannya harus dipertanggungjawabkan agar tidak terulang di masa depan.

"Jadi ini kompleks prosesnya, saya condong agar peristiwa ini tidak terulang maka harus ada konsekuensi pada pribadi-pribadi tertentu untuk bertanggung jawab," kata Fahri di Jakarta, Rabu (3/10).

Ratna Sarumpaet mengakui perbuatannya yang telah membohongi masyarakat dan banyak tokoh, terkait lebam di wajahnya yang diakibatkan sedot lemak di bagian pipinya, ternyata bukan akibat dari penganiayaan.

Ratna meminta maaf karena telah membohongi beberapa elit Koalisi Indonesia Adil Makmur seperti Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02, Amien Rais, Djoko Santoso dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fahri mengatakan, peristiwa itu menyebabkan kesimpangsiuran di masyarakat bahkan melahirkan kemarahan, namun tertahan karena bisa berbahaya kalau kemarahan tersebut berlanjut.

"Pengakuan Ratna itu telah menjelma menjadi isu politik yang membuat kehidupan politik dan jagat politik gaduh dalam situasi seperti ini," ujarnya.

Menurut dia kasus Ratna itu memiliki konsekuensi sosial maupun politik, namun yang penting adalah menelisik apakah kelakuan seperti itu cukup dimaafkan atau memiliki konsekuensi hukum terutama kepada Ratna yang tega memberikan keterangan bohong.

Fahri mengaku heran dengan kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet, dan tidak menyangka perempuan berumur 70 tahun itu telah membiarkan dirinya berbuat dusta apalagi turut membohongi sejumlah tokoh penting di negeri ini.

"Tentu ada banyak misteri tentang kenapa orang berumur 70 tahun membiarkan dirinya jatuh ke dalam lembah keterangan dusta dan kesaksian palsu yang dia sampaikan kepada orang-orang penting bahwa operasi plastiknya adalah sebuah penganiayaan," ucapnya.

Untungkan Prabowo

Di sisi lain Fahri menilai polemik terkait kasus Ratna Sarumpaet justru menguntungkan bagi calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Hal itu menurut dia karena langkah Prabowo langsung meminta maaf kepada masyarakat setelah Ratna mengakui kebohongan yang telah dilakukannya.

"Ini kalau saya mengganggap peristiwa ini menguntungkan Prabowo, lalu beliau dengan kebesaran jiwanya menanggapi ini secara baik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Fahri menilai Prabowo telah menunjukkan kebesaran jiwanya meskipun marah setelah dibohongi Ratna dan telah menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik telah ikut menebarkan kebohongan Ratna.

Dia mengatakan apa yang dilakukan Prabowo sangat positif, dinilai profesional karena meminta maaf setelah Ratna mengakui telah berbohong.

"Masyarakat akan melihat bahwa Prabowo profesional dan itu positif, sehingga orang jangan salah. Makanya kalau dipolitisir, ini panggung bagi Prabowo," ujarnya.

Selain itu Fahri menilai persoalan Ratna yang berbohong kepada Prabowo, Fadli Zon, Amien Rais dan beberapa tokoh lainnya, sudah selesai.

Namun menurut dia, proses hukum atas polemik kebohongan yang dilakukan Ratna tetap bisa berlanjut karena ada penyebaran berita bohong.

"Soal publiknya ya ini adalah penyebaran berita hoaks itu adalah satu tindak pidana itu bisa dipidana. Silakan penegak hukum nanti yang mengukur seberapa jauh," katanya.

Sebelumnya Ratna Sarumpaet dalam konferensi pers pada Rabu (3/9) mengakui luka lebam yang dialami bukan disebabkan dianiaya orang tidak dikenal namun bekas operasi bedah plastik di sebuah klinik kecantikan di Jakarta.

Pernyataan Ratna itu merupakan klarifikasi atas beredarnya informasi yang menyatakan Ratna mengalami tindak kekerasan di Bandung, Jawa Barat pada 21 September lalu dan dirinya telah menyampaikan kepada berbagai pihak termasuk Prabowo Subianto.

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah menyebarkan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya.

"Saya atas nama pribadi dan sebagai pimpinan tim kami, saya meminta maaf kepada publik karena telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya," kata Prabowo sebelumnya.

Prabowo mengatakan dirinya meminta maaf namun tidak merasa berbuat salah karena pernyataannya terkait Ratna merupakan langkah yang terburu-buru.

Dia mengatakan dirinya telah meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri sebagai anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, dan itu sudah dilakukan Ratna.

Prabowo menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa mentolerir adanya berita bohong dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. []

Berita terkait
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)