Bandung - Anggota Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Persatuan Indonesia DPRD Jawa Barat Eryani Sulam meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih masif lagi menyosialisasikan program One Pesantren One Product (OPOP) ke pesantren yang berada di daerah terpencil.
Saya mendukung program OPOP ini, tapi kenyataanya ditemukan (saat reses) masyarakat yang mengeluhkan program ini tak dirasakan warga.
Menurut dia, banyak pesantren di daerah terpencil tidak mengetahui dan merasakan program OPOP. Sebelumnya, program ini digadang-gadang mampu memberdayakan ekonomi pesantren melalui peningkatan usaha dan koperasi pesantren.
"Beberapa program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, masyarakat (di pesantren) banyak juga yang menanyakan soal program OPOP. Mereka mengeluhkan kenapa OPOP tidak masuk ke pesantren di daerah mereka,” ucapnya kepada Tagar di Bandung, Rabu 11 Desember 2019.
Selain itu, kata Eryani, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki kewenangan program OPOP, terutama di Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon harus memahami betul program OPOP.
Sebab, lanjut dia, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan saat mereka menanyakan program ini ke instansi terkait tidak diberikan informasi yang tepat.
“Saya mendukung program OPOP ini, tapi kenyataanya ditemukan (saat reses) masyarakat yang mengeluhkan program ini tak dirasakan warga. Bisa saja ini karena aparatur dinas terkait di daerah yang tidak paham program ini, dan bisa juga sosialisasinya kurang,” kata dia.
Untuk informasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Program One Pesantren One Product (OPOP) pada 100 hari kerjanya. Program ini menjadi salah satu program dari 17 program prioritasnya yaitu, mewujudkan Pesantren Juara.
Program OPOP ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pesantren melalui peningkatan usaha dan koperasi pesantren. Sehingga, OPOP lebih banyak menyasar pesantren-pesantren yang ada di desa-desa. [Advertorial]
