TAGAR,id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim, Erick Thohir mendorong percepatan sejumlah program strategis di antaranya pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok Pembangunan Triwulan III, yang terdiri dari Indikator Pembangunan Nasional, Janji Presiden, Major Project, Proyek Strategis Nasional, SDGs dan Direktif Presiden.
Selain itu, dirinya juga menegaskan untuk penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Dalam rapat koordinasi ini Menko Marves Ad Interim memberikan arahan agar masing-masing kementerian memberikan progress nyata terkait pelaksanaan proyek utama 6 kelompok pembangunan triwulan III sebelum berakhirnya kabinet Presiden Joko Widodo.
Rapat yang dihadiri oleh tujuh kementerian di dalam lingkup Kemenko Marves ini membahas secara tuntas strategi yang harus diambil untuk percepatan program-program tersebut.
Erick Thohir menyampaikan bahwa Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP) dalam mencapai target pembangunan kelautan dan perikanan, membutuhkan dukungan Kementerian/Lembaga lainnya, di antaranya infrastruktur pendukung (irigasi, listrik, jalan produksi), akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi penataan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga terkait agar dapat mendukung program dan kegiatan KKP.
Selanjutnya berkaitan dengan kerja sama Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), “Saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyempurnaan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lainnya di luar dua belas lokasi yang telah ditetapkan,” ujar Erick.
Dirinya menambahkan, dalam waktu 3 bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino.
Penggunaan teknologi pengolah sampah ramah lingkungan sangat penting dan urgent bagi daerah-daerah yang sudah darurat sampah dan memiliki TPA yang sudah over-capacity.
Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 K/L antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi.
Sementara itu, menanggapi isu terkait perdagangan karbon, saat ini Kemenko Marves bersama KLHK sedang mengkoordinasikan penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri.
Langkah ini penting agar segera diadakan Rapat Komite Pengarah untuk Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan agar peraturan dimaksud dapat diselesaikan sebelum COP 28 UAE pada 30 November 2023.
"Oleh karenanya, sangat diharapkan dukungan yang kuat dari K/L terkait terutama KLHK, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara terkait penyelesaian pengaturan dan payung hukum kebijakan perdagangan karbon luar negeri,” ungkap Erick.
Kemudian, terkait kendala yang ditemukan pada Pembangunan Infrastruktur, Bendungan maupun Jalan Tol yang berfokus pada Lahan/Pengadaan Tanah, baik itu lahan milik masyarakat maupun lahan di Kawasan Hutan.
"Saya mohon Menteri PUPR bersama Menteri ATR/BPN bisa melakukan percepatan pengadaan tanah/lahan, Menteri LHK melakukan percepatan persetujuan PPKH, LMAN dan Satgas Dampak Sosial untuk menunaikan Uang Ganti Rugi, serta Tim Terpadu untuk Eksekusi Lahan,” ujarnya.
Langkah cepat dan tepat juga diharapkan dalam penyelesaian Bendungan Margatiga, termasuk menjamin pemeliharaan Bendungan yang telah selesai 100% tersebut.
Selanjutnya dari Kementerian BUMN nanti dapat mendukung Fasilitasi Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Peresmian oleh Bapak Presiden RI (jadwalkan Akhir tahun ini, atau paling lambat sebelum pemilu Februari 2024).
"Langkah yang sama saya minta untuk Bendungan lainnya dengan target selesai 2024, juga untuk jalan Tol,” tutur Erick.
Selain itu, terdapat Program Prioritas Kementerian Pehubungan, terdapat 37 Proyek Prioritas Strategis Nasional Sektor Transportasi dengan capaian 73% dan sisanya akan diselesaikan pada tahun 2024.
Beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapat perhatian yaitu Bandara dan Pelabuhan yang sudah diselesaikan agar diperhatikan jalan akses serta fasilitas pendukung (Penyedian Air, Jaringan Listrik dan Jaringan Telekomunikasi), serta beberapa proyek PSN yang masih terkendala dengan Penyelesaian Lahan dan Amdal agar segera diselesaikan sebelum tahun 2024.
Selain itu, beberapa proyek yang baru dimulai seperti New Palembang Port dan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila agar ditetapkan target yang akan dicapai sampai dengan Tahun 2024.
“Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian KLHK dan Kementerian BUMN dalam penyelesaian issue issue dalam Proyek Strategis Nasional,” ujar Erick.
Menko Marves Ad Interim Erick Thohir menambahkan terkait Pencapaian Janji Presiden 2020 sampai dengan 2024, dari 11 Janji Presiden, 7 janji telah selesai, dan 2 janji masih dalam proses pelaksanaan yakni.
Pertama, pembangunan Bandara baru Sukabumi, agar disiapkan narasi kepada publik untuk penyelesaian kebutuhan dasarnya diperlukan waktu sampai kebutuhan dasar terpenuhi dan Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
Kedua, konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste, melalui Pembukaan Rute Kupang Dili agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste terutama untuk strategi peningkatan permintaan, karena permasalahan permbukaan Rute Kupang Dili adalah rendahnya permintaan.
Di penghujung Rapat Koordinasi, Menko Marves Ad Interim menegaskan dan menitipkan pesan kepada masing-masing Kementerian / Lembaga agar dapat menyampaikan perkembangan terkait Percepatan Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng.
Serta Peningkatan Produksi Rumput Laut dan Garam, Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG dan Proyek Tangguh LNG Train 3, Program Perhutanan Sosial, Pembangunan dan Pengembangan MRT, LRT, Bandar Udara, Pelabuhan, dan Kereta Api, Percepatan Pengembangan Lima DPSP, Pembangunan Bendungan dan Jalan Tol; dan Percepatan Penyelesaian Program Online Single Submission (OSS).
Melalui Rapat Koordinasi Pembangunan ini diharapkan kementerian-kementerian terkait dapat saling bersinergi menjalankan tugas dengan baik agar dapat tercapat target pelaksanaan proyek utama pada enam kelompok Pembangunan Triwulan III. []