TAGAR.id, Jakarta - Partai politik dan para politisi diminta tidak mengangkat isu tentang suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Hal ini sebagaimana ditegaskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo keterangannya di Jakarta, Selasa, 22 November 2022.
"Karena itu, Pemerintah dan KPU harus fokus dalam mencegah politik SARA ataupun politik identitas, khususnya di Pemilu 2024," kata Bamsoet.
Dia menilai salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah dan KPU adalah dengan mendorong partai politik untuk mengusung kader-kader berkualitas dan berintegrasi pada pemilu.
Langkah itu bertujuan agar pertarungan di pemilu tidak diwarnai kampanye berbau SARA, namun pertarungan program-program yang membangun daerah.
"KPU perlu mengambil inisiatif mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA ataupun kampanye hoaks dalam pemilu, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum dan penghormatan pada HAM," ujarnya.
Dia juga mendorong Pemerintah memberikan pendidikan bagi warga sebagai pengguna teknologi digital yang bijaksana, sehingga menjadi salah satu agenda berkesinambungan dan terkonsolidasi antarpemangku kepentingan dalam pemilu.
Harapannya, lanjut Bambang, agar tercipta masyarakat "melek" digital dan jauh dari dampak politisasi SARA yang memecah-belah bangsa serta menghancurkan keberagaman.
"Saya meminta komitmen Pemerintah dan pihak terkait untuk tidak menggunakan buzzer dalam membangun demokrasi dan terus berupaya menjaga agar kondusifitas situasi politik di Tanah Air, khususnya jelang Pemilu 2024," jelasnya.
Hal itu agar Pemilu 2024 jauh dari polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong atau hoaks, hingga politisasi SARA sebagai tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia.[]
Baca Juga:
- Pesan Menyentuh Ustad Wijayanto Jelang Pemilu 2024: Pererat Tolenransi Antar Umat Beragama, Jangan Terbelah
- PDIP: 2024 Momentum Tepat Hadirkan Kepemimpinan Perempuan di Level Nasional
