Jakarta - Abdullah Hehamahua yang pernah menjadi penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin aksi demonstrasi ke gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat 14 Juni 2019.
Abdullah memimpin aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat sebanyak 100 orang, di antaranya dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212 dan alumni mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi.
"Di sini kepentingan saya hanyalah sebagai panggilan dari negara, saya adalah murid M Natsir salah satu pendiri NKRI. Saya ingin memperbaiki NKRI, karena itulah saya turun ke lapangan," ujar Abdullah, dikutip dari Antara.
Artikel lainnya: Laskar FPI Surabaya Tunggu Perintah Aksi ke MK
Abdullah mengaku terlibat mengawal sengketa pilpres untuk memberikan dukungan moril kepada MK, agar dapat menjalankan tugas secara profesional, tanpa intimidasi dan tekanan dari pihak manapun.
Menurut dia, MK harus menegakkan keadilan dalam menyelesaikan gugatan sengketa Pilpres 2019 agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut terus terjaga.
"Kalau nanti MK mendapatkan (citra) seperti KPU atau Bawaslu, maka 2024 kita boleh mencatat akan dapat mencapai 50 persen massa akan golput," katanya.
Artikel lainnya: Sidang di MK, BW: Ini 2019 'Boy', Bukan 2014
Dia mengklaim, aksi massa tidak terkait dengan pasangan calon presiden manapun. Baik kubu 01 Joko Widodo - Maruf Amin maupun kubu 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno
"Kami turun ke jalan bukan untuk mendukung pasangan calon siapapun, melainkan mengawal agar MK sebagai lembaga hukum dapat menjalankan tupoksinya secara profesional," tuturnya.
Abdullah menyebut aksi damai telah mendapat izin dari pihak kepolisian. Rencananya berlangsung hingga pukul 17.00 WIB. []
