Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, mempertanyakan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab Penurunan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dinilai belum berdampak langsung terhadap sektor riil.
“Ini kok belum berpengaruh di bawah, di sektor riil. Apa ada yang salah atau memang situasinya belum memungkinkan,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam seminar daring berjudul “Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter” di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021.
Mengapa suku bunga sudah diturunkan tetapi sektor riil masih mengatakan sulit mencari kredit. Bank-bank mengatakan likuiditas menumpuk tidak ada permintaan dimana missing link-nya.
Selain itu, Fathan juga menyoroti kinerja OJK lantaran BI sudah menurunkan suku bunga acuan namun dunia usaha belum merasakan dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, Saat dunia usaha belum pulih maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan tertahan.
“Mengapa suku bunga sudah diturunkan tetapi sektor riil masih mengatakan sulit mencari kredit. Bank-bank mengatakan likuiditas menumpuk tidak ada permintaan dimana missing link-nya,” ungkap Fathan.
Sebelumnya, BI diketahui telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5% dan Idealnya dampak penurunan suku bunga acuan akan bisa dirasakan langsung oleh dunia usaha.
Melihat hal ini, Fathan menegaskan bahwa OJK harus melakukan terobosan agar bisa ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi dari pemerintah dan otoritas terkait sangat dibutuhkan agar bisa mengatasi dampak dari pandemi Covid-19.
“Kami katakan kepada OJK, bahwa harus ada satu langkah besar, ada satu terobosan yang diharapkan sampai Mei, Juni menjadi kurva yang naik,” tegas Fathan.
- Baca juga : Kementerian Keuangan Bakal Pungut PPN dan PPh Pinjol
- Baca juga : OCBC NISP Pangkas Suku Bunga Korporasi dan Ritel
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Haryo Kuncoro menilai, terjadinya missing link kebijakan akibat kebijakan yang dibuat masih bersifat pre conditioning. Setiap otoritas menurutnya, mempunyai independensi masing-masing.
Sehingga ada kendala seperti kebijakan BI yang tidak bisa langsung turun ke sektor riil. Demikian juga ada independensi BI yang tidak bisa dimasuki otoritas fiskal.
“Kalau ada burden sharing apakah diimbangi power sharing, butuh waktu untuk menyelesaikan missing link ini,” sebutnya. []
